Katinting.com, Bontang – Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, yang akan digelar pada 20 Juli 2025 mendatang, menjadi sorotan. Sebab, seluruh biaya pencalonan dibebankan secara mandiri kepada peserta. Tercatat sebanyak 38 RT akan menggelar pemilihan secara serentak.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi Jumadi, angkat bicara terkait hal ini. Ia menilai proses pemilihan RT seharusnya dilakukan secara demokratis dan berbasis gotong royong antarwarga, bukan dibebankan sepenuhnya kepada calon.
“Pemilihan RT itu harus dibuat sedemokratis mungkinlah. Jangan juga kita terlalu manja, tapi tetap perlu ada asas keadilan. Lebih bagus kalau kolektif, warga berkumpul dan gotong royong mengadakan pemilihan,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).
Ia mengaku belum mengetahui secara rinci apakah ada regulasi yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk pemilihan RT. Namun, menurutnya, bila ada regulasi yang mengatur, maka pemerintah semestinya menyediakan dukungan anggaran.
“Kalau regulasi itu ada, seharusnya dibiayai pemerintah. Tapi kalau enggak ada ya, enggak wajib juga. Tapi setidaknya ini kan menyangkut partisipasi warga. Jangan sampai orang yang mau mencalonkan diri tapi kurang mampu jadi urung karena soal biaya,” tuturnya.
Ia juga menyinggung pentingnya peran panitia dalam menyederhanakan proses, sekaligus membuka peluang agar masyarakat tetap bisa berpartisipasi tanpa beban biaya tinggi.
“Kan ada pembentukan panitia. Itu yang bisa mengatur supaya prosesnya efisien, dan calon tidak terbebani sendiri,” sebutnya.
Dalam konteks ini, Winardi berharap kelurahan sebagai pelaksana teknis di lapangan bisa lebih aktif mendorong model pemilihan yang sederhana, inklusif, dan tidak menyulitkan warga.
“Stasi saja kelurahan. Kalau memang dananya terbatas, bisa dibuat sesederhana mungkin, tapi tetap menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan,” pungkasnya. (Re)
