Anggota DPRD Mamuju, Hj. St. Suraidah bersama Muh. Bakri Bestari saat menerima pengunjukrasa. (Foto Adi)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Puluhan guru yang tergabung dalam dalam Aliansi Guru Bersatu Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mamuju. Jumat (29/3).

Mereka mengecam tindakan kekerasan yang dialami oleh Herlawan Ahlak Hansyah, guru SMP 6 Kalukku yang menjadi korban pemukulan orang tua siswa beberapa waktu lalu.

Dalam aksinya, mereka meminta agar dibuatkan regulasi atau peraturan turunan sehubungan dengan undang – undang perlindungan guru.

“Kami juga meminta kepada DPRD Kabupaten Mamuju untuk mendorong pembentukan dewan etik guru karena maraknya tindakan kekerasan terhadap anak dan guru,” kata Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI)  Kabupaten Mamuju, Rustam Afandi.

Rustam berharap kepada pemerintah Kabupaten Mamuju agar memberikan perlindungan kepada guru, sehingga mereka merasa nyaman dalam melaksanakan tugas.

“Jangan terjadi hal- hal menakutkan sehingga guru bisa apatis untuk tidak mengajar,” tuturnya.

Terkait dengan laporannya yang dimasukkan ke Polres Mamuju, mereka juga berharap agar segera memproses kasus kekerasan terhadap guru tersebut.

Dan tentunya proses hukum tidak hanya  menggunakan undang-undang perlindungan anak. Tetapi juga harus mengacu pada undang-undang perlindungan guru dan dosen sebagai bahan perbandingan.

“Kita sudah mengetahui bahwa antara undang-undang anak dan perlindungan guru saya itu sama kedudukannya.  Sehingga ini penting untuk dipertimbangkan agar ada rasa keadilan.  Serta tidak ada Herlawan (korban) baru kedepannya,” jelas Rustam.

Menjawab beberapa tuntutan massa aksi, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj. Sitti Suraidah Suhardi berjanji akan mengawal tuntutan dari para guru. Termasuk penguatan regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) yang akan direkomendasikan ke Bupati.

“Kita berharap bahwa jika nantinya kita akan membuat rekomendasi terkait perda atau peraturan Bupati semoga itu bisa diterima. Dan kami di DPRD akan tetap bersama sama mengawal apa yang menjadi tuntutan dari guru- guru kita ini,” kata Suraidah.

Kapolres Mamuju, AKBP Muhammad Rivai Arvan yang juga ada kerumunan massa aksi mengatakan, terkait adanya laporan pada guru itu sendiri maupun guru yang dilaporkan, Polisi ini bekerja berdasarkan asas-asas hukum pidana.

“Yaitu asas equality Before the law atau kesamaan di muka hukum,” ujarnya.

“Jika ada mengadu pasti diproses,dimana dalam prosesnya ada yang berlanjut dan ada tidak, karena dalam proses penyelidikan minimal polisi mengantongi dua alat bukti supaya dapat dilakukan penyidikan lanjut,” tambahnya.

Rivai menjelaskan, kasus guru sebagai korban itu sementara dalam proses penyidikan. Berkas sudah tahap pertama.

Rivai mengaku bahwa pada kasus yang menimpa Harlawan yang juga diadukan oleh orang tua siswa masih dalam proses penyelidikan.

“Artinya polisi masih mengumpulkan alat bukti, apakah ini merupakan proses pidana, namun perlu diketahui bersama ada putusan mahkama agung untuk melindungi guru dalam menjalankan aktivitas selama itu dalam proses belajar mengajar,” jelas Arvan.

Selain itu, Arvan mengaku akan pasang badan terhadap persoalan ini. Namun dirinya juga menegaskan harus bertindak profesional dengan tidak mengesampingkan peraturan – peraturan yang ada.

“Saya pasang badan didepan bapak ibu guru, pangkat dan jabatan saya taruhannya, namun saya juga harus bertindak profesional,” tutup Arvan.

Unjuk Rasa Aliansi Guru Bersatu di DPRD Mamuju. (Foto Adi)

(Zulkifli)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here