Pasangkayu, Katinting.com – Kurang dari seribu warga Desa Pakawa ancam tutup jalan desa dan tak ikut serta dalam Pemilu serentak pada bulan April mendatang apabila Permendagri 60 Tahun 2018 tidak dicabut dan direvisi kembali oleh pemerintah pusat.
Penolakan Permendagri 60 Tahun 2018 tentang penetapan tapal batas antara Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Pasangkayu. Selasa (8/1).
Warga Desa Pakawa yang tinggal di perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah merasa dirugikan dengan permendagri nomor 60 tahun 2018 tersebut, karena merasa dicablok sebagian wilayah Kabupaten Pasangkayu masuk ke wilayah Kabupaten Donggala.
Warga juga mengancam akan memboikot jalan menuju Kecamatan Rio Pakawa, Kabupaten Donggala dan Desa Pakawa, apabila tuntutan mereka tentang penolakan penetapan tapal batas kedua kabupaten yang saling berbatasan tersebut tidak segera direvisi oleh pemerintah pusat.
Unjukrasa warga kemudian diterima sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu dan menerima penjelasan terkait persoalan tersebut.
Korlap aksi yang disapa Pak Jaya, yang juga tokoh masyarakat Desa Pakawa mengatakan, “Warga diwilayah perbatasan tak akan ikut serta dalam pemilu serentak mendatang bila tuntutan kami tentang pencabutan permendagri soal tapal batas tak segera direvisi oleh pemerintah pusat.” Tegas jaya usai berdialog dengan anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.
Sebelum membubarkan diri, pengunjukrasa bersama dengan anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu membubuhkan tandatangan diatas petisi sebagai aksi penolakan terhadap terhadap permendagri nomor 60 tahun 2018.
(Joni Banne Tonapa)
