Mamuju – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, St. Suraidah Suhardi, turut serta dalam peninjauan infrastruktur pasca preservasi jalan di dalam Kota Mamuju, tepatnya di kawasan depan Anjungan Pantai Manakarra, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada Selasa, 3 Maret 2026.
Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi bersama Wakil Bupati Yuki Permana, Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju, Sekretaris DPRD Sulbar Arianto, Kabag Umum dan Keuangan Radi Murti, serta Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Kehadiran unsur pimpinan DPRD Sulbar dalam peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program preservasi jalan. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Ruas jalan di kawasan tersebut dikenal sebagai akses strategis yang menunjang mobilitas masyarakat sekaligus menjadi wajah ibu kota provinsi.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, menyampaikan apresiasinya atas hasil pekerjaan preservasi yang kini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Tentu kita merasakan di Kabupaten Mamuju jalanannya sudah mulus, di mana ini merupakan hasil koordinasi Pemprov Sulbar dan pemerintah setempat. Ini adalah bentuk kolaborasi yang harus kita tingkatkan, karena semua arahnya pasti untuk masyarakat. Masyarakatlah yang akan menikmati hasilnya,” ujar Suraidah.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus terus diperkuat. Hal ini penting agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju.
Kegiatan peninjauan ini menjadi salah satu rangkaian agenda kerja di bulan Ramadhan yang menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai harapan publik. (*)
