Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong kesetaraan gender sebagai fondasi pembangunan berkeadilan. Hal ini dikemukakan dalam pertemuan virtual Asistensi dan Supervisi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Selasa (30/09).
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Nur Sehan, yang mewakili Kepala Bapperida, menegaskan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh perempuan dan laki-laki.
“Namun, dalam implementasinya, PUG sering menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin, serta lemahnya koordinasi lintas sektor,” papar Nur Sehan usai mengikuti forum virtual tersebut.
Baca juga; Ribuan Perawat se-Sulbar Tuntut Kesetaraan Kesejahtraan
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya revitalisasi PUG sebagai langkah strategis yang mendesak. Revitalisasi ini diarahkan pada penguatan komitmen politik, kelembagaan, serta instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
“Upaya ini meliputi peningkatan pemahaman aparatur, integrasi analisis gender dalam dokumen perencanaan, dan penguatan peran focal point gender di setiap perangkat daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nur Sehan menekankan bahwa PUG harus keluar dari sekadar kewajiban administratif.
“PUG harus menjadi strategi utama. Ini adalah kontribusi nyata Sulawesi Barat dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan ke-5 tentang Kesetaraan Gender,” tegasnya.
Sinergi multipihak—pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha—juga dinilai krusial untuk memperluas ruang partisipasi perempuan.
Sebagai tindak lanjut, Bapperida Sulbar memfokuskan pada tujuh isu strategis dalam penyusunan RAD Kesetaraan Gender:
-
Penguatan regulasi dan kebijakan operasional PUG.
-
Pembangunan mekanisme pelaksanaan PUG yang komprehensif.
-
Pelembagaan PUG melalui advokasi dan penguatan Kelompok Kerja (Pokja).
-
Integrasi strategi dan indikator kesetaraan gender dalam RPJMD dan RKPD.
-
Optimalisasi tagging Anggaran Responsif Gender (ARG).
-
Peningkatan partisipasi multipihak dan edukasi publik tentang afirmasi gender.
-
Pemantauan dan evaluasi dampak ARG secara terukur.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyatakan komitmennya.
“Kami berkomitmen menjadikan PUG sebagai strategi pembangunan utama yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis bukti. Langkah ini sejalan dengan visi mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” pungkas Junda. (*/Fhatur Anjasmara)
