Mamuju, Katinting.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Selasa (30/09). Rapat ini menjadi langkah krusial untuk menajamkan arah pembangunan daerah.
Baca juga; BPBD Sulbar Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Korupsi
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang secara spesifik mengatur evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Hal ini diperkuat dengan instruksi langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya sinergi antarsektor agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan daerah.
Dalam rapat itu, fokus pembahasan diarahkan pada tiga poin kritis:
-
Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.
-
Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di lapangan.
-
Evaluasi akhir terhadap hasil capaian pembangunan daerah.
Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa kehadiran BPBD dalam forum strategis ini merupakan komitmen nyata untuk menyelaraskan program penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan regional.
“Rapat ini adalah ruang penting untuk memastikan program BPBD tidak berjalan sendiri. Integrasi dengan dokumen perencanaan daerah mutlak agar upaya penanggulangan bencana menjadi lebih terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Yasir Fattah.
Yasir menambahkan, BPBD akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Langkah ini bertujuan memastikan setiap langkah pembangunan di Sulbar telah menginternalisasikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, membangun ketahanan daerah yang berkelanjutan. (*/Fhatur Anjasmara)
