oleh

Soal Honorer Mamuju Tengah, Pemkab Sedang Cari Formula Aturan

banner 728x90

 

Mateng, Katinting.com – Ditengah sikap tegas pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Indonesia, bahwa akan memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih kedapatan mengangkat tenega honorer melalui SK internal di daerah.

Membuat ratusan tenaga honorer yang mengabdi di lingkup Pemkab Mamuju Tengah mulai jenjang pendidikan SMU sederajat sampai Sarjana, menjadi gamang, memikirkan akan nasib dan masa depannya sebagai tenaga honorer.

Kepada laman ini, salah seorang tenaga honorer daerah, mengemukakan bahwa saat ini nasib dirinya sedang dalam ketidakpastian mengabdi di Pemkab Mamuju Tengah, karena sampai kini saja, belum ada tanda tanda apakah pemerintah masih akan mengeluarkan SK Tenaga Honorer.

“Tahun tahun sebelumnya, biasanya memasuki bulan Maret, sudah ada perbaikan data, dan kami di minta memasukan data kembali, namun kali ini, sudah lewat tanggal 10 belum perintah untuk itu kepada kami” beber sumber kami ini, yang namanya minta tak di tulis.

Masih lanjut sumber kami, Ia memahami kondisi yang di hadapi Pemkab Mamuju Tengah saat ini, bahwa pemerintah pusat sudah tegas mengeluarkan perintah agar Pemda se-Indonesia tidak lagi mengeluarkan SK untuk Honor Daerah.

“Nah semestinya Pemkab tegas soal ini dari awal, jika memang sudah tak bisa lagi ada pengabdian honor daerah, ya silahkan tegas, menyampaikan kepada kami, bahwa itu sudah tak bisa lagi di lakukan, agar kami juga punya sikap untuk tidak lagi masuk kantor, tapi ini kan tidak ada juga sikap tegas dari Pemkab” jelas sumber kami.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mamuju Tengah, Ishaq Yunus, saat di hubungi via pesan singkat, perihal nasib Tenaga Honorer dilingkup Pemkab Mamuju Tengah, Ia menuturkan bahwa saat ini pihaknya sedang mencari payung hukumnya.

“Kami masih mencari formula yang paling tepat, Insya Allah setelah kami dari dinas Luar, akan kami rumuskan kebijakan yang akan diambil dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku” tutur Ishaq.

Katanya, kekurangan ASN di Mamuju Tengah, tentu akan menjadi pertimbangan Pemkab Mamuju Tengah untuk masih membuka pintu bagi Tenaga Honorer.

“Khususnya tenaga untuk bidang kesehatan misalnya, kami masih membutuhkan, dan ini akan menjadi pertimbangan kami nanti” pungkas Ishaq.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan
banner 728x90

Komentar