Mamuju, Katinting.com – Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adang Ginanjar, beserta para pejabat utama yaitu Karoops, Dirintelkam, dan para Kapolres jajarannya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/6).
Rakor tersebut dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pemangku kepentingan dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku.
Irjen Pol Adang Ginanjar, melalui Bid Humas Polda Sulbar, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dapat berjalan sesuai harapan, yaitu aman dan demokratis.
Menurut Kapolda, sinergi antara berbagai instansi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada. Kapolda mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi demi menciptakan lingkungan yang kondusif selama perhelatan demokrasi nantinya.
Kapolda juga mengingatkan bahwa setiap pihak memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan kelancaran Pilkada.
“Untuk masyarakat, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya dan selalu laporkan setiap kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib agar semua persoalan dapat segera diatasi,” ujar Kapolda.
Kapolda menegaskan komitmen penuh Polda Sulbar dalam memberikan dukungan terbaik untuk menyukseskan agenda demokrasi Pilkada 2024 dengan langkah konkret seperti peningkatan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan serta memaksimalkan tugas Polri lainnya.
“Mari bersama kita jaga keamanan dan kedamaian dalam menyongsong pesta demokrasi Pilkada serentak 2024, untuk Indonesia yang lebih baik,” tutup Kapolda.
Selain itu, dalam Rakor tersebut ditekankan pentingnya koordinasi antara aparat keamanan dan penyelenggara Pilkada, yaitu KPU dan Bawaslu, yang diharapkan dapat memberikan informasi secara real kepada pihak kepolisian terkait perkembangan situasi di lapangan sehingga segala kemungkinan dapat segera diantisipasi.
(*)
