Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Rustam Soroti Mandeknya Retribusi Bontang Kuala: Anggaran Miliaran, Pemasukan Nol?

Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam

Katinting.com, Bontang – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mempertanyakan transparansi dan kepastian tata kelola objek wisata Bontang Kuala (BK). Meski kawasan tersebut ramai dikunjungi warga setiap hari, status pengelolaan retribusi hingga kini masih buram.

Rustam menyampaikan kegusarannya soal siapa sebenarnya yang mengelola pungutan masuk di BK.

“Saya enggak tahu itu siapa. Pokdarwis kah, pihak ketiga kah, atau siapa? Tidak jelas,” ujarnya baru-baru ini.

Padahal, kata Rustam, pemerintah melalui Dispopar Bontang sudah menggelontorkan anggaran besar untuk pengembangan kawasan. Setidaknya Rp14 miliar telah dialokasikan Rp7 miliar untuk pelataran dan Rp7 miliar lagi untuk pembangunan kios.

“Dengan anggaran sebesar itu dan pengunjung ribuan tiap hari, seharusnya ada retribusi masuk yang jelas dan masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Ia menilai potensi retribusi dari BK sangat besar, namun selama ini belum tergarap optimal. Jika BK sudah dikategorikan sebagai objek wisata, maka setiap pengunjung harus membayar retribusi resmi, terpisah dari parkir.

“Kita jangan bicara pariwisata kalau sistem retribusinya masih amburadul. Kalau ini benar kawasan wisata, semestinya retribusinya juga dikelola profesional,” katanya.

Ia menegaskan, setelah Raperda PDRD disahkan, Pemkot harus segera menindaklanjuti dengan implementasi yang nyata, termasuk penataan sistem pungutan resmi. Rustam juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur penunjang pungutan, agar peraturan daerah tak hanya jadi dokumen formal belaka.

“Kalau cuma bikin perda tapi enggak ada alat dan sistem buat nagih, percuma. Harus sejalan,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mendorong agar Pemkot tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga fasilitas strategis jangka panjang seperti homestay. Ia mencontohkan daerah-daerah wisata di Pulau Jawa yang berhasil menarik wisatawan dengan pengelolaan profesional dan fasilitas memadai.

“Jangan cuma dibangun pelatarannya, tapi hilang potensi retribusinya. Pemerintah harus serius menjadikan BK sebagai sumber PAD yang nyata,” pungkasnya. (Re)

Share: