DJPb Sulbar saat media briefing perkembangan realisasi APBN regional Sulbar. (Ist)
banner 728x90

Mamuju Katinting.com – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulbar tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BJPb Sulbar, Tjahjo Purnamo menyampaikan, kinerja APBN 2023 hingga September 2023 dari sisi belanja negara menunjukkan tren pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Pemerintah akan terus mengoptimalkan penggunaan belanja negara guna memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Meski demikian, pemerintah akan tetap melakukan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian regional,” kata Kanwil DJPb Sulbar.

Dia menjelaskan, belanja Negara terdiri dari dua bagian, yaitu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD). Realisasi BPP yang pencairannya dilaksanakan oleh KPPN Mamuju dan KPPN Majene hingga 30 September 2023 mencapai Rp2,32 triliun atau 62,12 persen dari pagu BPP sebesar Rp3,73 triliun.

“Terjadi peningkatan signifikan pada realisasi Belanja Bantuan Sosial yang naik 39,11 persen dari Rp3, 17 miliar menjadi Rp4,41 miliar pada September 2023. Kenaikan ini disebabkan adanya pembayaran bantuan pendidikan pada STAIN Majene sebesar Rp4,33 miliar,” jelasnya.

Selain Belanja Bantuan Sosial, peningkatan juga terjadi pada Belanja Barang mencapai 23,87 persen dari Rp792,70 miliar pada 30 September 2022 September menjadi Rp981,92 miliar per September 2023.

Peningkatan belanja barang disebabkan oleh pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Sulbar pasca gempa mencapai Rp10, 18 miliar yang ada pada satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Sulbar, serta Paket Peningkatan Struktur Jalan Trans Sulawesi Baras-Kapaha-Balanti- Motu Rp3,09 miliar pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulbar. Selain itu, belanja Modal juga terjadi peningkatan sebesar 5,89 persen dari Rp442,62 miliar menjadi Rp468,68 miliar pada September 2023.

“Kinerja positif ini terutama didukung dari realisasi Kementerian PUPR didominasi oleh Paket Preservasi Jalan Bts Kab. Majene – Mamuju Kalukku (MYC SBSN) PJN Wilayah | Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp12,07 miliar, Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebesar Rp4,98 miliar, dan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi sebesar Rp4,89 miliar,” ujarnya.

Sedangkan pada Belanja Pegawai terjadi peningkatan sebesar 7,10 persen dari Rp805,27 miliar menjadi Rp862,46 miliar pada September 2023. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah pegawai dan PPPK sehingga menambah realisasi Belanja Pegawai.

Dari bagian Transfer Ke Daerah (TKD), penyaluran hingga 30 September 2023 mencapai Rp4,78 triliun. Jenis TKD yang mengalami perubahan antara lain DAK Fisik mengalami pertumbuhan sebesar 4,57 persen karena percepatan pemenuhan dokumen syarat salur (laporan realisasi penyerapan tahap I) dan DAK Non Fisik mengalami pertumbuhan sebesar 22,64% karena adanya percepatan permintaan pengajuan penyaluran.

Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) terkontraksi karena belum dipenuhinya dokumen salur berupa BAR Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah khusus DBH PPh dan PBB, DAU terkontraksi karena beberapa Pemda di Sulbar yang belum mengajukan atau menerima penyaluran DAU Specific Grant pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum.

“Sampai dengan posisi 27 Oktober kemarin itu TKD sudah terealisasi 79,78 persen. Jadi sudah hampi 80 persen. Tinggal 20 persen. Dan kita masih punya waktu dua bulan untuk memenuhi itu. Kita akan dorong terus agar bisa tersalurkan secara maksimal,” sebutnya.

Dia menambahkan, pada bulan September lalu, juga terdapat tambahan alokasi DBH Sawit Pemda se-Sulbar sebesar Rp41,87 miliar dan Insentif Fiskal untuk pengendalian inflasi pada Kabupaten Mamuju sebesar Rp10,18 miliar. Dimana, Kabupaten Pasangkayu menerima alokasi DBH Sawit terbesar mencapai Rp11,62 miliar dan Kabupaten Mamasa menerima alokasi DBH Sawit terkecil sebesar Rp1,90 miliar.

Melalui penambahan alokasi TKD baik Insentif Fiskal maupun DBH Sawit, dapat segera dimanfaatkan dengan memenuhi dokumen syarat salur. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan TKD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Sulbar,” tutupnya.

(Zulkifli)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here