Mamuju, Katinting.com — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino yang diperkirakan masih memengaruhi sejumlah wilayah di Indonesia. Melalui Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), PUPRD Sulbar menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan layanan irigasi guna mendukung ketahanan pangan daerah.
Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, serta mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan produktivitas pangan dan pengelolaan sumber daya air yang optimal.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi El Nino dan Ketahanan Pangan yang diikuti secara daring oleh jajaran PUPRD Sulbar, Senin 29 Juni 2026.
Dalam rakornas tersebut dipaparkan bahwa fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan ketersediaan air irigasi, mengganggu musim tanam, hingga berdampak pada produksi pangan nasional apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Kepala Bidang PSDA Dinas PUPRD Sulbar, Suriana Zain, mengatakan bahwa pemeliharaan jaringan irigasi menjadi langkah utama untuk memastikan distribusi air tetap berjalan optimal di tengah ancaman musim kemarau yang lebih panjang.
“Pemeliharaan saluran irigasi harus dilakukan secara rutin setiap tahun karena terjadi sedimentasi dan pertumbuhan rumput liar yang dapat menghambat aliran air. Untuk saluran sekunder, kebutuhan anggaran pemeliharaan berkisar Rp1 miliar dengan cakupan pekerjaan sekitar 700 hingga 800 meter, sedangkan saluran primer membutuhkan sekitar Rp500 juta untuk penanganan hingga satu kilometer,” ujar Suriana.
Ia menjelaskan, kondisi infrastruktur irigasi yang terpelihara dengan baik menjadi faktor penting dalam mempertahankan intensitas pertanaman (IP) di berbagai daerah irigasi kewenangan provinsi. Saat ini beberapa daerah irigasi di Sulbar mampu mencapai IP 2,5 atau rata-rata 2,5 kali musim tanam per tahun ditambah palawija.
Daerah Irigasi Papalang dan Bantalaka tercatat memiliki IP 2,5 dengan produktivitas padi mencapai 7–9 ton per hektare. Sementara Daerah Irigasi Lakejo di Kecamatan Tapango juga mencapai IP 2,5 dengan produktivitas 9–11 ton per hektare setiap musim tanam. Adapun Daerah Irigasi Tandung memiliki IP 2 dengan produktivitas 5–7 ton per hektare, Tobadak IP 2 dengan produktivitas 4–6 ton per hektare, serta Mambi dan Aralle masing-masing IP 2 dengan produktivitas 5–6 ton per hektare.
Menurut Suriana, target jangka panjang pemerintah adalah mendorong peningkatan intensitas pertanaman menuju IP 300 atau tiga kali musim tanam dalam setahun. Namun, target tersebut sangat bergantung pada ketersediaan air dan kondisi jaringan irigasi yang berfungsi optimal sepanjang tahun.
Selain persoalan pemeliharaan fisik, PUPRD Sulbar juga menyoroti berkurangnya jumlah penjaga pintu air yang aktif di lapangan. Dari total 68 petugas yang sebelumnya bertugas, terdapat 21 orang yang tidak lolos dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sehingga sebagian pintu air saat ini tidak beroperasi secara maksimal.
“Akibat keterbatasan personel, ada petugas yang harus mengawasi dua hingga tiga pintu air sekaligus. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian karena operasional pintu air sangat menentukan efektivitas pengaturan distribusi air ke lahan pertanian,” jelasnya.
PUPRD Sulbar juga terus melakukan evaluasi terhadap daerah irigasi yang telah dilepas dari kewenangan provinsi sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di antaranya Daerah Irigasi Tanduk Kalua, Rante Timur, Pana, dan Messawa.
Secara nasional, pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino mengingat pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan keterkaitan antara fenomena tersebut dengan meningkatnya kejadian kekeringan, gangguan produksi pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, penguatan infrastruktur sumber daya air dan sistem irigasi menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Melalui pemeliharaan jaringan irigasi yang berkelanjutan, penguatan operasional pintu air, serta koordinasi lintas sektor, PUPRD Sulawesi Barat optimistis dapat menjaga ketersediaan air bagi petani sekaligus mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dan nasional. (*/FA)
