oleh

Polres Pasangkayu Ungkap Korupsi Bibit Sawit Di Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar

banner 728x90
Press Release Polres Pasangkayu Terkait Pengungkapan Kasus Korupsi Bibit Sawit Dinas Perkebunan Sulbar

Pasangkayu, Katinting.com – Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Pasangkayu mengungkap kasus korupsi bibit sawit dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat.

Hal itu disampaikan kepada insan pers terkait tindak pidana korupsi pada kegiatan  Bibit Unggul Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar TA 2013 yang dilaksanakan di Aula Humas Polres Pasangkayu. Jumat, 11 September 2020.

Dalam keterangan, Wakapolres Pasangkayu, Kompol. Ade Chandra C.Y, S.I.K, mengatakan bahwa, anggara pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul bersumber dari APBD perubahan Dinas Perkebunan provinsi Sulbar dengan nilai Rp 2.247.774.000.

Tersangka kasus ini ada lima orang, yakni Lk.HS (48 th), HM (43 th), SP (59 th), AP (55 th) dan MI (40 th) dengan modus operandi secara bersama-sama sesuai peran masing-masing melakukan perbuatan melawan hukum mulai tahap perencanaan, penentuan pemenang lelang, pencairan dana, pelaksanaan pengadaan, sampai tahap pengawasan yang tidak dilaksanakan.

Tapi pelaksanaan pekerjaan tersebut, tidak dilaksanakan sesuai juknis dan penyaluran bibit kelapa sawit tidak sesuai kontrak yang harusnya disalurkan 44.720 batang kepada penerima, namun hanya 17.890 yang terealisasi  kepada kelompok tani di Kabupaten Pasangkayu.

Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, AKP. Pandu Arief Setiawan mengatakan bahwa, pejabat yang berwenang pada saat itu melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan sebesar Rp.912.220.000 sesuai hasil audit perhitungan kerugian negara BPKP Perwakilan Sulbar.

Berukut barang bukti yang disita, uang sebesar Rp 40.000.000, beberapa Dokumen, Surat Kuasa, Buku tabungan milik tersangka, Rekening koran dan SK pejabat yang terkait kegiatan, serta lainnya.

Untuk kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.

Rilis Huma Polres Pasangkayu

Bagikan

Posting Terkait

banner 728x90

Jangan Lewatkan

Komentar