Mamuju Tengah, Katinting.com – Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Mamuju Tengah menuai sorotan, pasca viralnya plafon ambruk oleh tekanan air dari atas lantai ketiga dari gedung yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp.10 miliar.
Bangunan yang dibangun menggunakan dana APBN tersebut, meskipun kemudian dalam proses pengerjaan sampai pada progres 90,84 persen dihentikan oleh PPK dari proyek tersebut, namun apa yang terjadi pada gedung tersebut, atas ambruknya plafon di lantai kedua, karena terjangan air dari lantai ketiga, menuai sorotan sejumlah pihak dan mempertanyakan kesetaraan anggaran yang telah dihabiskan dengan kualitas bangunan yang dihasilkan.
Sorotan salah satunya datang dari, seorang aktivis muda di Mamuju Tengah Nirwan Ca’li, yang cukup prihatin atas kondisi bangunan yang telah menghabiskan lebih dari Rp.10 miliar anggaran, ditinggal kontraktornya lewat pemutusan kontrak, namun yang ditinggal pun kualitasnya tak meyakinkan.
Kepada laman ini Ia dengan tegas menyampaikan kecamannya yang terlibat dalam pembangunan gedung berlantai tiga itu, karena ambruknya plafon meski telah diperbaiki oleh kontraktornya, namun itu tidak bisa menutup mata kita semua, bahwa tidak terjadi kongkalikong dalam proyek tersebut.
“Kalau plafon sampai ambruk begitu, oleh terjangan air dari atas, maka tentu ini terkait kualitas dari pekerjaan pada pembangunan gedung itu, dan ini bisa dicurigai ada kongkalikong dalam pemanfaatan anggaran pada proyek miliaran ini” tegas Nirwan Ca’li.
Ia menekankan bahwa anggaran yang dihabiskan pada pembangunan gedung perpustakaan bukan anggaran sedikit, lebih dari Rp.10 miliar, tentu dengan anggaran itu, akan berbuah bangunan yang kokoh dan bagus dengan kualitas baik
“Jadi kalau bicara aspek kualitas, tentu ekspektasi kita akan terpenuhi, yakni mendapatkan bangunan yang luar biasa, kuatnya dan megahnya, tapi ini kan dengan lebih Rp.10 miliar, justru tidak sesuai ekspektasi kita” tekan Nirwan Ca’li.
Olehnya Ia meminta ada proses hukum proyek pembangunan gedung perpustakaan Mamuju Tengah, Aparat Penegak Hukum (APH) mesti mulai membuka penyelidikan memonitor kesesuaian anggaran yang dihabiskan dengan kualitas bangunan.
“APH mesti mulai melakukan audit investigasi, tidak sekedar menerima laporan administrasi, dan proses audit investigasi ini, merujuk pada UU Konstruksi jo Cipta Karya, dan dilaksanakan secara transparan, setiap detil penyelidikan dibuka ke publik” pesan Nirwan Ca’li. (Fhatur Anjasmara)
