Oleh : Muh. Irfan Herianto Nur, Kader FPPI Mamuju
JANJI Penjabat Gubernur (Pj) Sulbar, Akmal Malik untuk membangun ekonomi Sulbar dalam 100 hari kepemimpinannya hanya isapan jempol belaka. Betapa tidak, perbaikan ekonomi yang dirindukan rakyat Sulbar tidak juga menampakkan hasil buktinya ekonomi Sulbar terus merosot dari tahun ke tahun dan membuat masyarakat Sulbar harus menjadi pekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya.
Ibarat kata “Jauh panggang dari api” gembar gembor janji manis sang Gubernur untuk memperbaiki ekonomi dengan berbagai upaya perbaikan ekonomi hanyalah pepesan kosong atau dalam istilah pepatah orang tua “tong kosong nyaring bunyinya”.
Hal itu dibuktikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulbar yang menyampaikan bahwa di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat senilai 2,56 persen atau menempati posisi ke 8 dari 10 Provinsi pada skala Regional di Sulawesi Maluku dan Papua.
Kondisi ekonomi itu kemudian “Terjun bebas” di tahun 2022 karena data pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat 2,13 Persen dan berada posisi paling terendah dari 10 Provinsi pada skala Regional Sulawesi Maluku dan Papua, ini sangat ironi dan memilukan.
Kegagalan lainnya dari penjabat Gubernur dalam memimpin Sulbar adalah ketidakmampuan pemerintah Sulbar dalam mengelola anggaran buktinya dana bantuan untuk sektor perikanan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9 miliar harus dikembalikan ke pusat, padahal anggaran itu sangat penting untuk rakyat khususnya para nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Penjabat Gubernur Sulbar mesti tahu dan paham bahwa masyarakat Sulbar adalah petani dan nelayan yang butuh penghidupan yang layak sehingga peran pemerintah sangat penting jangan hanya habiskan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi.
Hasil laut Sulbar yang harusnya dikelola untuk membangun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Pemprov Sulbar gagal untuk melaksanakan Perintah Negara, dan jika kegagalan demi kegagalan terus terjadi maka sebaiknya penjabat Sulbar segera “angkat kaki dari tanah Sulbar” ini.
Dalam waktu dekat pula akan digelar lomba perahu Sandeq, tentu ini memerlukan dana untuk dipersembahkan kepada para Pemenang dan beberapa persiapan fasilitas, tetapi dalam issunya pihak Pemprov Sul-Bar melakukan peminjan dana Senilai 2 M, diluar dari bantuan BUMN ataupun pengusaha pengusaha lokal, kalau kita melihat dan jika betul pihak Pemprov melakukan peminjaman dana senilai 2 M tersebut, hal tersebut sangat disayangkan ditengah kondisi Sosial di Sulbr, dan harusnya Pemprov melihat masih banyak para petani, Nelayan dan Buruh memerlukan fasilitasi untuk menambah penghasilan mereka, tetapi fasilitas ini tidak pernah diberikan kepada mereka yang seharusnya menerima.
Belum lagi soal Dana Bantuan Masyarakat Indonesia yang masih bergelut di Pemprov, yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Sulawesi Barat yang terkena bencana Gempa 6,2 SR lalu, sampai sekarang kita masyarakat Sulawesi Barat belum mengetahui secara jelas, dana bantuan itu apakah sudah berikan kepada masyarkat atau ada kemudian yang akan memainkan atau bahkan mengelola secara berkelompok, entahlah..!!!
Lalu, bagaimna dengan issu Sulawesi Barat yang akan menjadi penyangga ibu kota, apakah kita sudah siap atau belum tentu seluruh elemen bisa menjawabnya, tetapi saya akan sedikit melirik soal kebutuhan calon Ibu Kota Negara Baru nantinya, tentu memerlukan pondasi yang kuat dimulai dari kebutuhan material sampai dengan kebutuhan pasokan rempah-rempah, Sulawesi Barat sendiri kita ketahui kaya akan sumber daya alam, dalam perjalanannya banyak perusahaan-perusaahan sudah mulai masuk untuk mengeksploitasi sumber daya alam itu kita lihat saja diwilayaj Tappalang Barat, Batu gajah sudah mulai dieksploitasi untuk di ekspor ke Luar wilayah Sulawesi Barat, dan saya dengar termasuk diwilayah Sendana sudah mulai masuk juga untuk mengeksploitasi batu gajah kira kira luasnya 181 Hektare, semoga saya tidak salah dengar issu, dan juga kemarin teman-teman Kalumpang Raya sudah berapa kali meneriakkan untuk penolakan tambang PLTA yang ada di Kalumpang sana, apakah sampai hari ini PJ Gubernur masih mendengar jeritan itu..!!!
Nah, kalau kita melihat dalam persiapan menjadi penyangga Ibu Kota kita harus siap dari segala sisi, tetapi kita perlu ingat juga secara bersama jika kita jadi eksploitasi habis habisan oleh para korporasi tentu ini menjadi hal yang urgent untuk kita lawan karena ruang hidup kita akan dirampas habis habisan oleh mereka baik itu yang berdasi di ruang AC dan juga para pihak yang mementingkan kelompoknya sendiri
Satu lagi, RT-RW Sulawesi Barat juga harus kita perjelas karena ini akan menjadi acuan dasar untuk kita kedepan melihat potensi tata ruang dan wilayah Sulawesi Barat, agar supaya tak ada konflik antara masyarakat dan para penguasa itu
Para pemangku kebijakan ini harus pulih lebih cepat agar dapat bangkit lagi dengan kuat, karena Negara ini membutuhkan orang orang yang cinta pada bangsa ini bukan cinta pada kelompoknya sendiri..!!!
(*)
Comment