Mamuju, Katinting.com – Dalam sambutannya pada pelaksanaan Musrembang tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Carlo B Tewu memaparkan, beberapa capaian pembangunan Sulawesi Barat yang telah dilakukan yaitu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun masih berfluktuasi.
Di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 6, 03 persen atau lebih rendah di tahun 2015 yang mencapai 7,39 persen. Meskipun lebih rendah, pertumbuhan tersebut masih positif dan masih berada pada angka rata-rata nasional mencapai 5,02 persen, urainya.
Lanjut Jenderal dua bintang tersebut, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan signifikan. Di awal berdirinya Provinsi Sulbar, persentase penduduk miskin pada tahun 2006 sebesar 19,30 persen, dan akhirnya dengan kerja keras dapat diturunkan menjadi 11,19 persen pada tahun 2016. Akan tetapi, masih berada di atas angka rata-rata nasional yakni sebesar 10,70 persen. Untuk Sulawesi Barat, jumlah penduduk miskin perdesaan sebesar 121, 83 ribu jiwa atau sekitar 82, 93 persen , penduduk miskin yang berada di pedesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06 persen. Dalam target tingkat kemiskinan nasional (RPJM 2014-2019) untuk Sulbar ditetapkan sebesar 7,1 persen sehingga dibutuhkan penurunan minimal 1,36 point persentase per tahun.
Selanjutnya, indeks ketimpangan pendapatan (gini rasio) pada tahun 2014 sebesar 0,38 persen mengalami perbaikan pada tahun 2016 menjadi 0,36 persen hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pembangunan di Provisi Sulawesi Barat. Ketimpangan pendapatan tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional sebesar 0,40 persen.
Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Sulbar, pada tahun 2010 IPM Sulbar mencapai 59,74. Kondisi tersebut meningkat menjadi 62, 96 pada tahun 2015, tumbuh lebih cepat disbanding IPM Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 1,16 persen, sementara IPM Indonesia tumbuh 0, 94 persen. Hal terbut menjadikan pertumbuhan IPM Sulbar berada pada peringkat ketiga secara nasional.
Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI, Slamet Sudarsono menyampaikan lima hal terkait Musrenbang Provinsi Sulawesi Barat tersebut, yaitu mengenai perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program, kerangka ekonomi makro dan skenario pembangunan tahun 2018, prioritas Pembangunan Nasional tahun 2018, kebijakan penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
Slamet Sudarsono menambahkan, dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan yaitu Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mamuju – Kaluku – Belang Belang – Pasangkayu – Batas Sulawesi Tengah, Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Kaluku – Salubatu – Mambi – Tabone – Polewali merupakan proyek-proyek untuk mendukung konektivitas. Penyediaan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga di Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar untuk mendukung penyediaan perumahan layak di kawasan transmigrasi. Pembangunan Pasar Kecamatan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah tertinggal. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
“Saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Sulawesi Barat perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. “ imbuhnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setya Budi mengungkapkan, pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta permasalahan di masing-masing daerah.
Teguh juga mengemukakan, demi tercapainya sasaran pembangunan yang direncanakan. maka dibentuk rumusan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018, agar diselaraskan dengan sembilan agenda Nawa Cita Jokowi-JK berdasarkan tiga dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019. Tiga dimensi tersebut adalah pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah. (Humas/Farid)
Comment