Katinting.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan penyaluran bantuan bibit babi kepada kelompok peternak berjalan lebih ketat dan transparan. Melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP), pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan program agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang layak dan mampu mengembangkan usaha ternak.
Plt Kepala Bidang Peternakan DTPHP Kutim, Sudarman, menyebut penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan usulan resmi dari kelompok ternak. Setiap proposal yang masuk diverifikasi oleh tim dinas bersama perangkat desa dan pemerintah kecamatan.
“Semua pendistribusian harus berdasarkan usulan yang sah. Kami pastikan setiap bibit yang keluar sudah melalui proses pengecekan, supaya program ini tepat sasaran,” katanya.
Pada tahun 2024, Pemkab Kutim mengalokasikan Rp 2 miliar untuk pengembangan peternakan babi, dengan Rp 1 miliar khusus untuk pengadaan bibit di empat kecamatan: Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaliorang, dan Busang. Untuk tahap awal, ratusan bibit babi dengan bobot 12–15 kilogram disalurkan secara bertahap.
Sudarman menegaskan, pengawasan dilakukan bukan hanya pada tahap penyaluran, tetapi juga pada perkembangan kelompok penerima.
Hal ini penting agar bibit benar-benar dipelihara dengan baik dan memberikan dampak ekonomi bagi warga.
“Bantuan bibit ini bukan sekadar menambah populasi ternak. Kami ingin memastikan hewan berkembang optimal dan mampu meningkatkan pendapatan peternak,” jelasnya.
Sebagai bentuk pembinaan, DTPHP juga memberikan pelatihan teknis mengenai manajemen kandang, pola pakan, hingga upaya pencegahan penyakit.
Pendampingan rutin diterapkan untuk meminimalkan risiko kegagalan dalam pengelolaan ternak.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin bantuan hanya jadi seremonial tanpa hasil. Karena itu, akuntabilitas dan komitmen peternak menjadi bagian penting dalam evaluasi program.
“Kami awasi dari awal sampai akhir. Kalau pengelolaan bagus, manfaatnya akan dirasakan keluarga peternak dan mendorong ekonomi lokal,” tandasnya.
Pemerintah berharap program ini dapat memperkuat sektor peternakan non-ruminansia di Kutim, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.(Adv)
