Katinting.com, Bontang – Pansus DPRD Kota Bontang menyoroti pentingnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 untuk bersifat adaptif terhadap dinamika politik nasional, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal Pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029.
Anggota Pansus DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, menilai bahwa goncangan politik akibat perubahan jadwal pelantikan antara presiden dan kepala daerah berpotensi memengaruhi sinkronisasi kebijakan pembangunan.
“Setiap goncangan politik, baik karena pergantian kepemimpinan pusat atau daerah, pasti berdampak. RPJMD harus fleksibel menyesuaikan, tapi tetap punya arah pembangunan yang jelas,” tegas Yusuf usai rapat pembahasan RPJMD tahap keempat, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, RPJMD tidak bisa disusun secara statis karena sangat terkait dengan kebijakan nasional dan provinsi yang bisa berubah seiring pergantian pemerintahan.
“Sinkronisasi dengan RPJMN dan RPJMD provinsi harus dijaga, jangan sampai RPJMD daerah menjadi tidak relevan karena perubahan arah politik,” lanjutnya.
Yusuf juga meminta agar Pemkot aktif membangun komunikasi lintas level pemerintahan guna memastikan dokumen RPJMD tidak perlu direvisi di tengah jalan akibat ketidaksesuaian kebijakan pusat dan daerah. (Re)
