Katinting.com, Sangatta – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) telah merampungkan seleksi administrasi open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2025. Hasilnya, sebanyak 36 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai formasi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan siap berkompetisi pada tahap selanjutnya.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah (Ancah), menegaskan proses ini berjalan dengan prinsip meritokrasi dan objektivitas yang ketat.
“Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip objektivitas. Panitia seleksi bekerja secara independen tanpa intervensi pihak mana pun,” ujar Misliansyah di Sangatta, Selasa (11/11/2025).
Misliansyah memastikan bahwa hasil yang diumumkan didasarkan murni pada kelengkapan dan kesesuaian berkas, dan dapat dipantau publik melalui kanal resmi BKPSDM Kutim, menjamin proses ini bebas dari praktik-praktik yang mencederai integritas.
Setelah tahapan seleksi administrasi (28 Oktober-7 November) selesai, para peserta yang lolos akan menghadapi serangkaian tes utama yakni Asesmen pada 17–19 November 2025. Kemudian, penulisan makalah 20 November 2025 dilanjutkan wawancara pada 24–26 November 2025 dan penetapan Tiga Calon Terbaik pada 3 Desember 2025.
BKPSDM Kutim secara tegas mengingatkan bahwa seluruh proses tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun, meminta peserta berhati-hati terhadap segala potensi penipuan atau penyalahgunaan informasi.
Total 36 ASN akan melanjutkan ke babak asesmen untuk memperebutkan enam posisi strategis, termasuk Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPUPR, Kepala Dinas Perkebunan, Asisten Pemkesra dan Sekretaris DPRD. Beberapa pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena masalah teknis seperti kelengkapan berkas atau ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan.
“Seleksi ini bukan semata pergantian jabatan, tetapi momentum untuk menempatkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya.
Proses open bidding JPTP Kutim 2025 ini menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi birokrasi, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas untuk melahirkan pemimpin birokrasi yang visioner.(Adv)
