Mamuju, Katinting.com – Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi Tahun 2017 yang berlangsung di Hotel Maleo Mamuju, Senin (20/02), Pj. Gubernur Sulbar,Carlo Brix Tewu menyampaikan, pelaksanaan Murembang Regional Sulawesi Tahun 2017 bertujuan untuk mensinergikan program kegiatan strategis Kementerian/Lembaga dan Pemprov se-Sulawesi, guna mempercepat pembangunan daerah dan nasional.
Musrenbang yang mengusung tema, “Memantapkan jaringan infrastruktur, guna mendorong investasi, dalam kerangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan di Regional Sulawesi”, dibuka oleh Sekjen Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung dengan melakukan pemukulan gong yang didampingi oleh Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, Gubernur Sulteng, H.Longki, Wagub Sultra, HM, Latasa, Sekprov Gorontalo Winardi.
“Melalui forum ini, nantinya akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah pusat sebagai solusi bersama untuk percepatan pembangunan dengan fokus pada perbaikan infrastruktur wilayah di regional Sulwesi,” kata Carlo B Tewu dihadapan peserta yang hadir pada Musrenbang tersebut.
Untuk itu,lanjut Jenderal bintang dua tersebut mengemukakan, untuk itu peran dari Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) dapat lebih aktif serta dapat lebih berperan dalam mengkordinasikan dan mensinkronkan isu-isu pembangunan se Sulawesi di tingkat nasional. Sehingga kehadiran BKPRS dapat memberikan nilai tambah bagi keberhasilan pembangunan di wilayah Sulawesi.
Lebih lanjut dikemukakan, perkembangan kondisi sosial dan ekonomi Pulau Sulawesi dalam beberapa tahun terakir cukup menggembirakan, bahkan beberapa indiator tersebut capaiannya berada di atas rata-rata nasional. Kinerja pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi yang tinggi hingga tahun 2016 yaitu sebesar 7.42 persen atau jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,02 persen. Peranan Pulau Sulawesi dalam pembentukan PDB nasional juga mengalami peningkatan dari 5,51 persen (2014) menjadi 6,04 persen (2016). Dikemukakan, Pemprov di wilayah Sulawesi telah cukup berhasil dalam menurunkan persentase penduduk miskin pada tahun 2014 hingga 2016, dengan kisaran penurunan di setiap provinsi antara 2/9 persen. Demikian halnya dengan pencapaian tingkat penggangguran terbuka (TPT), dimana Pemprov di Pulau Sulawesi juga telah berhasil menurunkan TPT dengan kisaran penurunan setiap provinsi antara ¼ persen dan angkanya sudah dibawah TPT nasional yaitu 5,7 persen (2014) dan 3,84 persen (2016). Dari sisi peningkatan kualitas SDM, wilayah Sulawesi juga tidak menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya IPM dari tahun ke tahun.
“Berbagai keberhasilan tentunya tidak lepas dari partisipasi semua pihak baik oleh seluruh Pemprov Sulawesi , pihak swasta, perbankan bahkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam proses pembangunan di wilayah Pulau Sulawesi,” jelasnya .
Disebutkan, untuk perekonomian wilayah Sulawesi saat ini ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu pertanian antara lain tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan dan jasa. Komoditas yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah kakao, yang merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok 65,23 persen produksi kakao nasional. Selain itu, Sulawesi juga memiliki potensi yang menjanjikan dalam komoditas tanaman pangan khususnya padi dan jagung. Pada tahun 2015, Sulawesi tercatat sebagai produsen beras terbesar keempat di Indonesia yang menyumbang 10,07 persen produksi padi nasional, juga menyumbang 15,74 persen produksi agung nasional dengan produksi dan luas panen paling besar.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung yang hadir pada kesempatan tersebut menjeaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur sudah seharusnya diprioritaskan pada agenda pembangunan 2018 dan mengupayakan pembangunan yang belum tuntas agar disegerakan.
“Kita mengupayakan agar kereta api bisa dibangun di Sulawesi, begitupun sentral pelabuhan dan secara nasional kita melitigasi potensi konsentrasi anggaran yang akan digunakan,” kata Yuswandi.
Juga hadir pada Musrenbang tersebut antara lain Gubernur Sulteng, H Longki, Wagub Sultra, HM Latasa, Sekprov Gorontalo, Winardi, Staf Ahli Pemerataan Kewilayahan Bappenas, Taufik, anggota DPD RI dapil Sulbar, Asri Anas dan pendeta marten, para bupati se Sulbar, Kepala Bappeda se Sulawesi, unsur unsure Forkopimda Sulbar dan undangan lainnya. (ADV/Humas/Dian)
