Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi tuan rumah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Wilayah Sulawesi tahun 2017. Senin malam, 20 Februari 2017, yang digelar di Hotel Maleo Mamuju dan mengusung tema, Memantapkan Jaringan Infrastruktur Guna Mendorong Investasi Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Kesejahteraan di Regional Sulawesi.
Musrenbang ini di hadirin oleh Sekjen kemendagri, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, Staf ahli Pemerataan kewilayahan Bappenas, Dr. Ir. Taufik Hanafi, Gubernur Sulteng H. Longki, Wagub Sultra H. M. Latasa, Sekprov Gorontalo Prof. Winardi, Anggota DPD RI Asri Anas, Anggota DPR RI Pdt. Marten, Para anggota DPR Sulbar, Forkopimda Sulbar, Para Bupati/Walikota dan Bappeda Se-Sulawesi, Sekjen BKPRS (Badan Kerjasama pembangunan Regional Sulawesi), Para pakar, Ahli, Asisten dan Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Bank Indonesia se-Sulawesi, Akademisi, Pimpinan Dunia Usaha, Organisasi Sosial, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
Penjabat Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu dalam sambutannya mengatakan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Registrasi Wilayah Sulawesi bertujuan untuk mengsinergikan kegiatan strategis kementerian lembaga untuk percepatan pembangunan di Sulawesi.
“Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Wilayah Sulawesi merupakan wadah koordinasi bagi para Gubernur Se-Sulawesi dalam rangka Memantapkan sinergi perencanaan pembangunan di Wilayah Sulawesi. Musrenbang Regional Sulawesi tahun 2017, bertujuan untuk mensinergikan program kegiatan strategis kementerian lembaga dan pemerintah Provinsi Se-Sulawesi guna mempercepat pembangunan daerah dan Nasional”.
Dirinya berharap melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini dapat menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah Pusat sebagai solusi untuk percepatan pembangunan di Regional Sulawesi.
“Melalui forum ini akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah Pusat sebagai solusi bersama untuk percepatan pembangunan dengan fokus pada perbaikan infrastruktur wilayah di regional Sulawesi. Peran dari badan kerjasama pembangunan regional Sulawesi dapat lebih aktif serta dapat lebih berperan dalam mengkoordinasikan dan mensingkronisasikan isu pembangunan se-Sulawesi di tingkat Nasional,” kata Carlo Brix Tewu.
Carlo juga berharap kepada BKPRS dapat memberikan nilai tambah untuk keberhasilan pembangunan di Regional Sulawesi. “BKPRS sebagai representasi dari pemerintah daerah se-Sulawesi yang sudah berjalan selama kurang lebih 16 tahun, juga diharapkan sebagai mencari sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di regional Sulawesi baik dari APBN mau alternatif lain yang lain”.
Dalam perjalanannya BKPRS juga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kondisi yang ada, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan khususnya pada tingkat koordinasi baik program, kegiatan maupun sumber-sumber pengadaan pembangunan”.
Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Sulawesi tahun 2017 ini membahas beberapa Isu-Isu strategis yang akan direkomendasikan ke pemerintah Pusat diantaranya;
- Penguatan konektivitas inter koneksi dan pengembangan logistik.
- Pengembangan dan pengelolaan kawasan serta reduksi ketimpangan wilayah.
- Pendapatan dan penanggulangan kemiskinan.
- Swasembada dan ketahanan pangan serta kedaulatan energi.
- Pengembangan pariwisata dan kerjasama keparawisataan.
- Kemaritiman, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan serta pengembangan tata ruang.
- Penguatan daya saing, Inovasi penguatan dan teknologi”.
“Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian lebih untuk pembangunan pulau Sulawesi. Mengingat potensi dan capaian pembangunan pulau Sulawesi yang cukup menggembirakan beberapa tahun terakhir. Sehingga kesenjangan antar Wilayah barat dan wilayah timur Indonesia semakin berkurang dan pemerataan pembangunan di segala sektor semakin terasa,” tutup Carlo. (ADV/Zulkifli)
Comment