Mamuju, Katinting.com – Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengunggah tulisan dalam status akun facebook pribadinya (Abd Rahim) mengundang banyak tanggapan dari penggunaan media sosial.
Unggahan salah satu tokoh pembentukan Sulawesi Barat itu viral, dikarenakan banyak pengguna sosial media men-screnshoot unggahan tersebut lalu dibagikan.
Tulisan yang diunggah di laman facebook, tersebut usai mengikuti sekaligus menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema ‘Sulawesi Barat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting’ yang diselenggarakan di Maleo Hotel, Mamuju Senin (20/1).
Politisi partai NasDem ini menulis hasil riset Prakarsa yang menunjukkan bahwa indeks kemiskinan dalam perspektif multi dimensi (kesehatan, pendidikan, standar hidup) menempatkan Sulbar tertinggi alias paling miskin dari 34 Provinsi di Indonesia.
“Hasil riset Prakarsa, menunjukkan bahwa Indeks Kemiskinan dalam perspektif Multi Dimensi (kesehatan, Pendidikan, Standar Hidup) menempatkan Sulbar tertinggi (paling miskin) dari 34 Provinsi,” tulis Abd Rahim di laman facebookacebook pribadinya.
Sementara persoalan stunting Sulbar berada posisi kedua tertinggi secara Nasional setelah Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Dan kaitannya persoalan Stunting, Sulbar berada diranking 2 (setelah NTT) tertinggi Nasional”, masih status Wakil Ketua DPRD Sulbar.
Diakhir kalimat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar tersebut kembali mengajak Pemprov Sulbar untuk lebih memperbaiki lagi sistem Pemerintahan, yang kalimatnya ditulis menggunakan bahasa Mandar dan ditutup dengan kata permohonan maaf.
Saat dikonfirmasi, Abdul Rahim menambahkan kenyataan tersebut menjadi keharusan bagi pemangku kebijakan untuk serius melakukan evaluasi.
“Kenyataan ini mengharuskan kita pada level pemangku kebijakan untuk secara serius mengevaluasi perencanaan dengan seluruh program kegiatan (AKSI) yang kita lakukan selama ini. Jangan-jangan perencanaan pembangunan kita justeru tidak menukik menjawab problem-problem mendasar ditengah masyarakat kita selama ini,” ucapnya.
Abdul Rahim berharap forum-forum diskusi seperti ini merupakan langkah positif. Dengan data dan fakta, kita harus lebih banyak bercermin diri agar kita bisa lebih jujur dalam mengakui kekurangan yang ada, untuk selanjutnya kita lakukan evaluasi secara fundamental.
Berikut tentunya, diperlukan implementasi dalam bentuk kebijakan yang lebih visiable dan progresif, sekali lagi ini persoalan serius yang memerlukan kesadaran dan komitmen kuat dari semua penentu kebijakan dan para stakeholder yang ada.
“Dengan posisi tertinggi di candra dari Indeks kemiskinan multi dimensi tersebut serta posisi nomor dua tertinggi dalam hal stunting, mengharuskan kita untuk melakukan pemetaan dengan cepat, tepat dan cermat, berdasarkan informasi prevalensi yang ada,” Sambungnya.
Lanjutkan dikatakan, salah satu yang sangat diharapkan adalah hadirnya program terintegrasi atau multi sektoral, harus dipotret sebagai urusan- tanggungjawab bersama yang harus “dikeroyok” melalui program kegiatan yang saling menguatkan di antara para OPD.
“Kita mendorong para OPD agar lebih memaksimalkan monitoring dan evaluasi di level paling bawah, agar kita benar-benar bisa menemukan di mana dan penyebab terjadinya titik grounded”.
“Bappeda harus lebih piawai dalam mensinergikan seluruh program kegiatan di tingkat OPD, agar bisa lebih fokus dan terukur dalam mencapai target,” tutup Abdul Rahim Wakil Ketua DPRD Sulbar dari Fraksi Nasdem.
Berikut unggahan asli Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar itu di laman akun facebook pribadinya.
Hasil riset Prakarsa, menunjukkan bahwa Indeks Kemiskinan dalam perspektif Multi Dimensi (kesehatan, Pendidikan, Standar Hidup) menempatkan Sulbar tertinggi (paling miskin) dari 34 Provinsi. Dan kaitannya persoalan Stunting, Sulbar berada diranking 2 (setelah NTT) tertinggi Nasional. Ceh…inggai pacoai tongani mie papparetta #Adappanganaq
(*/Zul)
