Mamuju, Katinting.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yambise mengukuhkan Satgas PPPA dan Forum PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi Sulawesi Barat.
Pengukuhan oleh menteri yang akrab disapa “Mama Yo” tersebut disaksikan rombongan anggota DPR RI dari Komisi VIII, Ketua DPRD Provinsi Sulbar H.Amalia Fitri Aras, Wakil Bupati Mamuju H.Irwan SP Pababari, Kapolda Sulbar, Danrem 142/Tatag, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Kepala Kantor Imigrasi Sulbar Teguh Setiadi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulbar Muhidin, sejumlah kelapa OPD Lingkup Sulbar, para anggota Forkopinda Kabupaten Mamuju, para aktivis pemerhati perempuan dan anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pada Jumat,13 April 2018.
Pengukuhan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor:188.4/677/SULBAR/IX/2017, sebagai perpanjangan tangan dari Menteri PPPA RI untuk mensosialisasikan tiga program unggulan (Three Ends) diantaranya Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi ketidak adilan bagi kaum perempuan.
Mama Yo pun berharap bisa bekerjasama untuk menyelenggarakan 3 Program unggulan tersebut.
Dalam sambutannya, Mama Yo berharap kepada pemerintah daerah untuk membangun kebersamaan dan komitmen untuk melihat perempuan dan anak. Sesuai UU 32 tahun 2002 tentang pemerintah daerah yang lama, masuk dalam peringkat ke 19. Dengan naiknya dari 19 ke 2 maka menunjukkan bahwa perempuan dan anak itu sangat penting untuk diperhatikan.
Ditambahkannya mengapa hal itu harus diperhatikan, bahwa pilar perempuan dan anak dianggap pilar yang menyelamatkan satu bangsa, perempuanlah yang menyelamatkan Sulbar dan anak-anaklah yang menyelamatkan masa depan Sulbar. Apalagi Indonesia dipilih jadi satu dari sepuluh negara besar di dunia oleh PBB.
Mengapa Indonesia dipilih? Masih kata Mama Yo, sebab toleransi dianggap tinggi di Indonesia dan perempuan-perempuan dianggap cukup maju. Demikian untuk anak-anak Indonesia dipilih menjadi satu dari empat negara besar untuk diperhatikan, dan menargetkan tahun 2030 sudah tidak ada lagi kekerasan pada perempuan dan anak.
Busman Rasyid salah satu anggota Satgas FPPA mengatakan, bahwa Satgas bertugas secara cepat untuk melakukan pendampingan langsung terkait kasus kekerasan pada perempuan dan anak sampai tuntas, serta melakukan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang kategori kekerasan pada perempuan dan anak dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Adapun nama pengurua Forum Puspa yang telah dikukuhkan, Ketua H.Muhammad Jayadi, S.Ag, SH., MH., wakil ketua Ali Insyafandi, sekertaris Padli, SH.i, MH., wakil sekertaris 1 Busman Rasyid, wakil sekertaris II Sudirman AZ, S.Pdi, M.Pd., bendahara umum Hertin, wakil bendahara And. Rasyid dan sejumlah pengurus pada bidang Pemberdayaan Perempuan (6 orang), Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan (6 orang), Bidang Kekerasan Terhadap Anak (6 orang), Bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang (6 orang), Bidang Pemberdayaan/Penguatan Keluarga (5 orang) dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Politik (6 orang).
Adapun nama-nama Satgas FPPPA yaitu, Yurlin Tamba, Misbahuddin, Riswan, Busman Rasyid, Rhena, Rukiah, Fahrul, Marini, Syamsiah, Nurfadillah, Eka Nur Triana, Sahabuddin, dan Sampe Padang Pawa.
(Hms/Sita)
