banner 728x90

KPID dan Komisi I DPRD Sulbar Monitoring Lembaga Penyiaran di Polman

banner 728x90

Foto bersama KPID dan Komisi 1 DPRD Sulbar saat kunjungan di Polman. (HMS)

Polewali, Katinting.com – Komisi I DPRD Sulbar melakukan monitoring bersama KPID di Polewali Mandar untuk melihat kerja-kerja pelaku usaha televisi dan radio sekaligus untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan Ranperda Penyiaran di Sulawesi Barat.

Dalam kunjungan kerja dan monitoring di LPS Radio Mario, FM, Polewali Mandar, Selasa (21/1), juga melakukan dialog untuk mendapatkan masukan terkait Ranperda Penyiaran yang telah masuk dalam Prolegda Tahun 2020. “Ini salahsatu hak inisiatif DPRD Sulbar,” kata Samsul Samad.



Lanjut politisi Demokrat ini, Kedepan penataan penyiaran akan lebih baik dengan regulasi baik pula, tentunya harus dibawah pengawalan komisioner KPID, dimana saat ini mengalami perkembangan kualitas kinerja, seperti hari ini bersama kami pantau khususnya terkait perizinan, jelasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi I yang juga Ketua Balegda, H. Syahril Hamdani, mengungkapkan Kehadiran Lembaga Penyiaran baik LPB, LPPL dan LPS diera saat ini masih tetap dibutuhkan. LPS misalnya,  terutama Radio Sriwigading, Wonomulyo menjadi sarana efektif dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

“Di radio itu, saya sering menjadi narasumber menyuarakan perjuangan pembentukan Sulawesi Barat,” kenang tokoh pejuang Sulbar ini.

Menyikapi masukan dari pelaku usaha penyiaran, Syahrir Hamdani mengatakan masalah dinamika penataan lembaga penyiaran dalam kaitannya dengan persaingan pengusaha besar dan kecil terutama dalam perluasan wilayah akan menjadi tambahan materi untuk membenahi dan dimasukkan dalam perda.

“Kami akan memperhatikan masukan pelaku usaha penyiaran, mengatur penyiaran lokal, bagaimana mekanisme perluasan wilayah, dan tidak mematikan pelaku usaha lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPID, April Azhari Hardi mengungkapkan program kerja KPID Sulbar periode 2019-2022 ini, dengan melihat dinamika dan permasalahan yang dialami lembaga penyiaran didaerah ini terutama LPB.

“Data kami  pada bulan Maret 2019. LPB yang berizin tetap hanya 1 LPB dan 2 LPB yang mengantongi IPP sementara sedangkan ratusan LPB lainnya tidak kantongi izin,” jelasnya.

Dengan gerakan sadar perizinan yang dilakukan KPID Sulbar, saat ini ada 3 LPB sudah memiliki IPP Tetap yakni Manakarra TV Mamuju, Mandar TV Majene, dan Polewali Media Visual TV. Dan 5 lainnya mengantongi IPP Sementara yakni Mavima TV Tinambung, Pasangkayu TV, Mateng TV, Sipatuo TV Mamasa dan Mambi TV. Sedangkan untuk LPS, Radio Mario FM, satu-satunya radio yang kantongi ISR di Polewali Mandar.

“Hari ini, IPP Tetap Polewali Media Visual TV akan KPID serahkan kepada pemiliknya,” kata Azhari.

Sumber : Humas KPID Sulbar
Edit : Anhar

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "KPID dan Komisi I DPRD Sulbar Monitoring Lembaga Penyiaran di Polman"