KATINTING.COM, Bontang – Pemerintah sudah menggunakan lahan warga sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) namun belum dilakukan penganggaran.
Hal itu membuat Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina kecewa, karena lambatnya pemerintah melakukan penganggaran untuk pemilik lahan.
Kekecewaan disampaikan di ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup , Camat Bontang Barat dan Camat Bontang Utara, Kelurahan Gunung Elai, Gunung Telihan, Kelurahan Kanaan, Gunung dan pemilik lahan.
“Buat apa kita survei, kita RDP kalau dari pemerintah tidak ada inisiatif untuk melakukan penganggaran,” ujarnya jengkel.
Apalagi RTH yang berada di BSD milik Dariadi sudah difungsikan sebagai RTH oleh pemerintah. Tetapi pembayaran belum dibereskan.
Bahkan pemilik lahan sering kali menghadap kepada pemerintah untuk menanyakan status dari lahannya yang belum dianggarkan.
“Itu haknya orang,” jelas Atos sapaan akrabnya.
Di lokasi yang sama, pemilik lahan Dariadi mengatakan lahan miliknya sudah digunakan oleh pemerintah sebagai RTH.
Bahkan sewaktu ia ingin mengurus sertifikat PPAT, itu tidak bisa dulakukan. Lantaran lahan miliknya sudah masuk di zona hijau, alias sudah terdaftar sebagai lahan RTH milik pemerintah.
“Kami tidak bisa apa-apakan lagi, mau saya PPAT sertifikatkan kendalanya karena masuk di zona hijau,” tukasnya. (Adv)
