
Katinting.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali berupaya merealisasikan pembangunan Jembatan Ring Road II yang menghubungkan Jalan KH Abdullah dan Jalan AW Syahranie. Meski keterbatasan anggaran masih menjadi batu sandungan utama, proyek ini terus didorong masuk ke dalam agenda prioritas daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim, Joni Abdi Setia menyebutkan, pembangunan jembatan tersebut telah diusulkan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026.
“Yang kemarin itu, yang di sebelahnya itu, yang sebelahnya itu. Direncanakan tahun depan. Itu tahun anggaran 2026,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.
Menurut Joni, pembahasan RKPD saat ini masih berlangsung dan belum bersifat final. Namun pihaknya telah menempatkan proyek jembatan tersebut sebagai salah satu prioritas yang diharapkan dapat disetujui dalam penganggaran mendatang.
“Cuma kan kita RKPD ini masih berjalan ya. Masih pembahasan. Tapi kita sudah kita usulkan juga. Supaya bisa masuk. Tapi ya kita lihat juga dengan kondisi keuangan kita ya. Istilahnya itu kalau bisa ya lebih bagus,” jelasnya.
Joni menilai pembangunan Jembatan Ring Road II penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta mengurai kemacetan di ruas utama Sangatta. Dari sisi rancangan, proyek ini memiliki karakteristik yang serupa dengan jembatan sebelumnya.
“Untuk angkanya hampir sama dengan pekerjaan sebelumnya. Konsep dan teknisnya pun serupa, hanya berbeda lokasi saja,” terangnya.
Ia menambahkan, seluruh tahapan pekerjaan tetap akan dilakukan secara transparan melalui mekanisme lelang.
“Semua kegiatan wajib melalui mekanisme lelang. Tidak bisa penunjukan langsung, karena kita ingin transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Dukungan dari DPRD disebut cukup kuat, namun keputusan akhir tetap bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
“Dewan juga sangat mendukung agar jembatan ini bisa dianggarkan kembali. Tapi tentu semuanya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.
Meski begitu, pihak PUPR memastikan siap melaksanakan pembangunan begitu alokasi anggaran disetujui.
“Kalau kami istilahnya siap aja untuk membangun itu,” tutupnya.(Adv)






