Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal, Senin (13/03), guna mengencangkan kembali disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Sulbar, Dr. Junda Maulana, ini menekankan bahwa kedisiplinan bukanlah formalitas, melainkan fondasi utama pelayanan publik.
Baca juga; Bapperida Sulbar Ingatkan OPD Segera Rampungkan Program Prioritas Gubernur SDK-Salim Mengga
“Kedisiplinan bukan sekadar rutinitas resmi bagi ASN. Ini adalah pondasi dalam membangun pelayanan yang berkualitas. Kehadiran dan tanggung jawab kita adalah cerminan pemerintah di mata masyarakat,” tegas Junda Maulana di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, usai apel pagi.
Junda menegaskan, pelayanan publik harus dimulai dari kehadiran fisik dan tanggung jawab moral ASN. “Kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujarnya.
Di hadapan seluruh jajarannya, Junda tidak menampik tantangan fiskal dan geografis yang membayangi Sulbar. Namun, ia mendorong ASN untuk menepis pesimisme. “Jangan pesimis karena kita daerah terpencil. Sistem kerja kita justru tidak lebih buruk dibanding daerah lainnya. Kita tidak tertinggal, tapi kita miliki PR yang lebih besar sejak Sulbar dibentuk,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, ia menyebut pemerintah telah melakukan restrukturisasi kelembagaan, termasuk pembentukan Badan Pendapatan Daerah, untuk memastikan pengelolaan fiskal yang lebih fokus dan efisien.
Junda secara khusus mengapresiasi keputusan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yang mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, keputusan ini harus dibalas dengan peningkatan kinerja yang konkret.
“Rasa terima kasih kita kepada pimpinan daerah harus diwujudkan dengan bekerja lebih baik dan lebih ikhlas untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Memasuki bagian penutup arahannya, Junda mendorong budaya efisiensi. Ia mengajak ASN untuk tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran dan meminta pemanfaatan teknologi untuk rapat virtual guna memangkas biaya. “Hindari kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung,” pesannya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Junda meminta TAPD memprioritaskan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani isu strategis, seperti kemiskinan dan stunting. “Fokuskan asistensi program pada sasaran lokus yang telah ditetapkan. Kita harus tahu program apa yang dijalankan di setiap desa. Itu yang menjadi prioritas kita,” pungkasnya.
Pesan ini menjadi pengingat bahwa di tengah segala keterbatasan, Sulbar memilih untuk tidak berhenti. Dengan disiplin, efisiensi, dan fokus pada lokus, ASN dituntut menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berdampak dan bermartabat. (*/Fhatur Anjasmara)
