Karma Yunus, Anggota DPRD Pasangkayu
banner 728x90

Pasangkayu, Katinting.com – Dana aspirasi DPRD kembali disuarakan. Kali ini, bukan untuk diperjuangkan agar setiap anggota DPRD tetap dapat jatah proyek lazim disebut pokok-pokok fikiran (pokir) itu, tetapi diminta agar dihilangkan.

Adalah Karma Yunus, anggota DPRD Pasangkayu, yang lantang menyuarakan agar pokir tidak lagi diberikan bagi tiap-tiap anggota DPRD Pasangkayu. Alasannya, demi menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.

Ia mengaku mengetahui banyak soal teman sejawatnya yang mendapatkan pokir kemudian dititipkan di salah satu program OPD. Disinyalir, anggota DPRD pemilik pokir mendapatkan fee dari pekerjaan itu.

Ia juga berharap penegak hukum mengusut semua pokir anggota DPRD Pasangkayu. Meski diatur dalam undang-undang, tapi dalam prakteknya, kata anggota DPRD dari partai Nasdem itu, sudah tidak murni sehingga ada yang menyalahgunakan.

“Saya tahu semua kontraktornya, di dinas perkebunan ini orangnya. Tinggal penegak hukum mengejar kontraktornya,” kata Karma.

Ia sempat didebat Herman Yunus, koleganya di DPRD Pasangkayu saat mengungkit soal pokir di Gedung DPRD Pasangkayu, Senin, 31 Mei 2021. Pasalnya, menurut Herman, itu masih sebatas asumsi yang dikhawatirkan bisa menjadi bumerang.

Pokir merupakan hasil perjuangan masing-masing anggota DPRD ketika turun reses menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan untuk mendapatkan anggaran. Ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty, pernah blak-blakan soal itu.

Menurut dia, pokir merupakan resapan aspirasi langsung dari konstituen (warga pemilih) melalui reses bukan hasil kerja dari OPD, entah siapa pun yang mengerjakan. Hal ini, ia sampaikan, sebab tak ingin dicap pembohong oleh warga manakala janji saat reses tidak terwujud.

Bahkan bahkan pada suatu kesempatan, kata dia, pokir justru ini membantu program pemda, meski ada yang berasumsi negatif. Karena itu, dia juga berharap agar pokir tidak direfocusing untuk tahun ini.

Nurlatif, juga mendukung pernyataan pimpinan DPRD itu. Anggota DPRD Pasangkayu dari PDI Perjuangan itu menguraikan fungsi reses itu yakni menghimpun, menyalurkan dan memperjuangkan.

Memang, suara sejumlah anggota DPRD Pasangkayu terkadang lantang menyuarakan pokir saat rapat dengan pemda, biasanya dalam pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD.

Seperti yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Arwi saat rapat dengan TAPD tahun lalu. Ia sempat marah dan gebrak meja sambil berdiri hendak meninggalkan ruang rapat.

Dia mengatakan, sebagai anggota DPRD punya tanggungjawab terhadap konstituen. Karena, mereka mengusulkan pasti menunggu hasilnya melalui DPRD.

Ia juga mempertanyakan aturan yang berlaku di daerah ini, sebab di daerah lain seperti di Majene, ia menyebut pokir tiap anggota DPRD hingga Rp1 miliar. Sedang, di Pasangkayu belum diketahui secara pasti berapa masing-masing jatah pokir bagi tiap-tiap anggota DPRD.

Persoalan pokir, selama ini memang menjadi misteri bagi sebagian kalangan, tapi bagi DPRD bukanlah hal baru. Konon, nilai pokir yang didapatkan bagi tiap anggota DPRD bervariasi, tergantung jabatan internal.

Pun tidak diketahui sejauh mana masing-masing anggota DPRD memperjuangkan pokir untuk konstituen dan masyarakat umum, karena sebagian anggota DPRD dinilai kurang bicara saat reses atau pun saat rapat soal anggaran.

Pernyataan Karma Yunus memang cukup berani itu juga dapat menimbulkan perbedaan asumsi publik. Sebab, bisa saja kekhawatiran dia soal penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi benar adanya atau sebaliknya.

Arham Bustaman

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here