Mamasa, Katinting.com – Dalam rangka persiapan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Kapolda Sulbar, PJ Gubernur, dan Pangdam XIV Hasanuddin mengecek secara langsung fasilitas di Mamasa yang akan digunakan selama kegiatan.
Peninjauan ini merupakan bagian dari langkah terkoordinasi untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara.
Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar, bersama PJ Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, meninjau lokasi-lokasi strategis yang akan dikunjungi oleh Presiden, memeriksa segala aspek keamanan, dan memastikan kesiapan infrastruktur serta layanan.
“Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa segala persiapan sesuai dengan standar yang diharapkan. Penting bagi kami untuk memastikan bahwa kunjungan ini berlangsung lancar dan aman,” ujar Irjen Pol Adang Ginanjar, Sabtu, 20 April 2024.
Kerjasama antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah terlihat jelas dalam persiapan ini, menunjukkan sinergi kuat yang diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan kunjungan penting ini. PJ Bupati Mamasa, Muhammad Zain, serta Komandan Kodim 1428 Mamasa, Letkol Arh. Dodot Sahata Manulang, dan Kapolres Mamasa, AKBP Muhammad Aminudin, juga terlibat langsung dalam peninjauan tersebut.
Masyarakat lokal pun tampak antusias dengan kedatangan Presiden, berharap kunjungan ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan daerah mereka. Persiapan dari warga termasuk pembersihan dan penataan area sekitar telah dilakukan, mencerminkan partisipasi serta dukungan penuh dari masyarakat.
Dengan persiapan yang matang dan kerjasama antara berbagai pihak, kunjungan Presiden ke Mamasa diharapkan tidak hanya akan berjalan lancar tapi juga meningkatkan keharmonisan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Kapolda Sulbar menambahkan, “Ini merupakan kesempatan untuk memperlihatkan potensi besar yang dimiliki oleh Mamasa dan bagaimana sinergi ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar instansi pemerintah.”
(*)
