Katinting.com, Sangatta – “Kalau masyarakat paham hukum, mereka akan lebih kuat. Tidak mudah terprovokasi, tahu hak dan kewajiban, dan tahu harus berbuat apa ketika bencana datang.” Itulah keyakinan yang disampaikan Slamet Suwito, Kepala Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, saat berbicara soal arah pembangunan di desanya.
Komitmen membangun desa yang sadar hukum dan tanggap bencana ditegaskannya sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya milik pemerintah desa. “Kami selalu berupaya bersinergi dengan semua unsur masyarakat untuk membangun desa yang sadar hukum dan siap menghadapi bencana,” ujar Slamet dalam wawancara di Hotel Royal Victoria Sangatta Utara, Sabtu (29/11/2025).
Desa Karya Bhakti kini tengah menggalang kekuatan kolektif dari berbagai unsur—tokoh masyarakat, aparat desa, hingga warga biasa—untuk menciptakan ekosistem hukum yang aktif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta Tim Desa Tanggap Bencana.
“Kami ingin hukum itu hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ada di atas kertas. Warga harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang pelanggaran. Dan saat bencana datang, tidak panik, tahu langkah-langkah yang harus dilakukan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kesadaran hukum bukan hanya soal pelanggaran, tapi juga soal melindungi diri dan komunitas. “Misalnya soal lahan, soal lingkungan, atau saat ada kebakaran hutan. Kalau warga tahu aturan dan prosedurnya, maka konflik bisa dicegah, kerugian bisa diminimalkan,” jelas Slamet.
Menurutnya, langkah ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi Kutai Timur yang rawan terhadap perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan. “Kita tidak bisa menunggu bantuan datang terus. Warga harus jadi barisan depan. Itu kenapa kami bentuk tim tanggap bencana. Latihan, simulasi, semuanya kami mulai dari desa,” ujarnya.
Desa Karya Bhakti saat ini disebut sebagai salah satu desa percontohan dalam pembangunan berbasis kesadaran hukum dan mitigasi bencana di Kutim. Slamet berharap, pendekatan ini dapat menginspirasi desa-desa lain.
“Desa tangguh bukan soal gedung bagus atau jalan mulus. Tapi tentang warganya yang kuat, sadar, dan peduli. Dan itu semua dimulai dari kesadaran hukum,” tandas Slamet.
Dengan langkah-langkah tersebut, Desa Karya Bhakti bukan hanya memperkuat posisinya di tengah dinamika lingkungan dan sosial, tetapi juga memberi contoh nyata tentang bagaimana hukum bisa menjadi pondasi ketahanan desa di masa depan. (ADV).
