Mamuju, Katinting.com — Di tengah tekanan fiskal yang kian menghimpit, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat internal mendadak pada Kamis (23/10), menandai langkah strategis dalam merespons krisis anggaran yang berpotensi mengganggu roda pemerintahan.
Rapat yang dihadiri seluruh jajaran staf Bapperida ini bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan respons langsung terhadap kondisi keuangan daerah yang kian kritis akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks ini, Junda—yang kini juga ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi sejak 20 Oktober 2025—menegaskan perlunya restrukturisasi kerja kolektif tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Dengan tugas saya sebagai Plh. Sekda, dan adanya rencana retret Sekda se-Indonesia, maka urusan rutin saya delegasikan kepada Sekban (Sekretaris Bapperida) dan tentunya dibantu teman-teman sekalian,” tegas Junda, menunjuk Muhammad Darwis Damir sebagai poros operasional harian Bapperida.
Sinyal bahaya fiskal disampaikan secara gamblang. Berdasarkan evaluasi bersama Gubernur Suhardi Duka dan Tim Pendapatan, realisasi pendapatan daerah hingga Oktober 2025 baru mencapai sekitar 77%, jauh dari asumsi awal yang terlalu optimistis. Kondisi ini berdampak langsung pada dua ranah krusial: kelangsungan pelaksanaan APBD 2025 dan penyusunan APBD 2026.
Untuk APBD 2025, Junda memerintahkan pengendalian ketat terhadap semua kegiatan, terutama yang bergantung pada sumber PAD. Beberapa program non-prioritas diprediksi akan dikoreksi atau bahkan dihentikan sementara. Sementara itu, penyusunan APBD 2026 harus dibangun atas dasar proyeksi yang lebih realistis, terukur, dan berbasis data aktual, bukan asumsi politik.
Namun, di tengah kabar suram, ada jaminan yang ditegaskan: **Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap aman**. “Sesuai kebijakan Gubernur Suhardi Duka, tidak akan ada pemotongan TPP,” ujar Junda, menyampaikan satu-satunya bentuk stabilitas yang masih bisa dipertahankan bagi aparatur sipil.
Meski begitu, realitasnya tidak bisa dielak. “Kita harus jujur bahwa memang tidak ada uang,” katanya, menekankan bahwa krisis ini justru menjadi ujian kinerja dan integritas birokrasi. Ia menyerukan solidaritas internal, kolaborasi lintas bidang, dan disiplin perencanaan sebagai kunci bertahan.
“Di sinilah kita diuji: tetap menjaga kinerja dan pelayanan meski anggaran menipis. Sekban dan seluruh tim harus bisa menyusun langkah-langkah tepat dalam merancang program ke depan,” tandasnya.
Rapat yang berlangsung hampir dua jam ini berakhir dengan instruksi tegas: setiap bidang diminta menyusun ulang prioritas kegiatan, mengidentifikasi potensi efisiensi, dan menghindari proyek-proyek yang berisiko mangkrak. Bapperida, sebagai garda terdepan perencanaan pembangunan, kini berada di garis depan menghadapi krisis yang bisa mengancam masa depan pembangunan Sulbar. (*/Fhatur Anjasmara)
