Katinting.com, Bontang – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi Jumadi, menyoroti keterlambatan pencairan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang hingga kini belum dibayarkan selama tiga bulan, terhitung dari April hingga Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa insentif tersebut merupakan hak yang wajib diberikan dan tidak boleh ditunda terlalu lama.
“Yang namanya guru sudah mengajar, ya itu kewajiban yang harus dibayar. Itu hak mereka. Tidak bisa dibiarkan sampai tiga bulan tanpa kepastian,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).
Winardi mengaku heran mengapa proses pencairan bisa tertunda sampai tiga bulan. Menurutnya, jika memang kendalanya hanya teknis pada sistem penganggaran, maka harus segera dicari solusi.
“Kalau insentifnya Rp1,1 juta per bulan, dikalikan tiga bulan, ya lumayan besar nilainya. Tapi bukan itu poinnya. Mereka tetap harus dibayar karena sudah menjalankan tugas. Kalau kendalanya di sistem SIPD, kita akan pantau di mana letak macetnya,” tegasnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Plt Kepala Disdikbud Bontang, Saparuddin, mengakui adanya kendala teknis pada sistem yang menyebabkan keterlambatan pencairan.
Ia menyebut bahwa proses pengajuan insentif telah dilakukan, namun belum seluruhnya terinput di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri.
“Pengajuan sudah kami lakukan, tetapi sempat tertolak karena ada data yang belum lengkap di SIPD. Sekarang tim kami sedang merampungkan input data tersebut agar bisa diproses pencairannya,” terangnya.
Ia memastikan bahwa anggaran untuk insentif guru PAUD tersedia dan tidak ada masalah dari sisi pendanaan. Hanya saja, semua transaksi keuangan pemerintah saat ini wajib melewati sistem SIPD, yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat.
Winardi pun meminta agar Disdikbud dan BPKAD mempercepat penyelesaian masalah ini. Menurutnya, para guru PAUD telah berperan penting dalam membentuk generasi masa depan dan tidak seharusnya mengalami ketidakpastian soal hak insentif.
“Jangan tunggu sampai para guru kehilangan semangat. Ini soal keadilan dan penghargaan terhadap profesi mereka,” pungkasnya. (Re)
