Katinting.com, Bontang – Wakil Ketua DPRD Bontang, Sitti Yara, memberikan apresiasi atas kehadiran program rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga dilaksanakan di Kota Bontang. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan, agar benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan.
Menurutnya, program rumah subsidi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dengan skema cicilan yang ringan, sekitar Rp500 ribu per bulan untuk rumah seharga Rp180 juta, ia menilai program ini bisa sangat membantu warga berpenghasilan rendah.
“Kita tentu mengapresiasi program ini. Tapi ada catatan penting yang harus diperhatikan, khususnya soal transparansi dan keadilan dalam proses penyaluran,” ujar Sitti Yara saat ditemui di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin (14/7/2025).
Sitti mengingatkan agar penyaluran rumah subsidi dilakukan secara terbuka dan objektif, berdasarkan data dan kriteria yang jelas. Ia meminta agar tidak ada unsur kedekatan atau kepentingan dalam penentuan penerima, karena hal ini bisa memicu kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Harus adil dan jelas siapa penerimanya. Rumah subsidi ini hak warga dengan ekonomi lemah, bukan yang mampu atau punya koneksi. Jangan sampai ada istilah like and dislike dalam program seharusnya pro-rakyat ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi praktik manipulatif, seperti pungutan liar atau rekayasa data. Menurutnya, program seperti ini harus steril dari intervensi yang merugikan masyarakat kecil.
“Kalau sampai ada pungli, manipulasi data, atau penyaluran yang tidak tepat sasaran, artinya kita gagal melindungi hak masyarakat berpenghasilan rendah. Ini soal keadilan sosial,” imbuhnya.
Sitti menegaskan, sistem yang adil dan terbuka akan menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa program pemerintah benar-benar tepat guna. Ia mendorong Pemkot Bontang untuk memastikan mekanisme distribusi rumah subsidi dikawal secara ketat.
“Kalau sistemnya terbuka dan akuntabel, masyarakat percaya, programnya efektif, dan kesenjangan akses terhadap perumahan bisa ditekan,” pungkasnya. (Re)
