Mamuju, Katinting.com – Optimalisasi pencegahan praktik korupsi dilingkup Provinsi Sulawesi Barat, semakin membaik, terhadap pengelolaan keuangan di provinsi 33 ini.
Hal itu disampaikan oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP, usai memimpin rapat koordinasi evaluasi Monitoring Center for Prevention (MPC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkup Pemprov Sulbar, Selasa (03/09), dan hasilnya menunjukan capaian yang diinginkan.
“Kita lakukan rapat khusus untuk memastikan MCP untuk KPK, itu biasanya ada instrumen yang disampaikan, itu kita sudah penuhi. Artinya, mamastikan untuk dipenuhi” kata Idris DP.
Pada Rakor yang dipimpinnya, Ia menyampaikan focus kepada pengadaan barang dan jasa (Barjas), guna memastikan kedepannya, memenuhi target nasional.
“Dari delapan area intervensi yang kita didiskusikan tadi adalah area pengadaan barang dan jasa yang kita pastikan di 2024 ini, selain untuk kebutuhan internal di kita idealisme untuk pengadaan barang dan jasanya semakin baik” harap Idris DP.
Pria kelahiran Ulumanda ini, lebih jauh memastikan berusaha untuk memenuhi target-target nasional dalam rangka pengadaan barang dan jasa di Sulbar.
“Kita mau, Sulbar ini semakin hari, semakin memenuhi unsur yang terbaik dalam rangka pengadaan Barjas” urai Idris DP
Ia menjelaskan terus melakukan review terhadap titik yang mungkin bisa ada kebocoran pengelolaan Barjas yang berujung praktik korupsi, dan itu kita mesti antisipasi lebih awal.
“Kita berjuang bersama dengan teman-teman, terutama Karo Pengadaan Barang dan Jasa, untuk mereview misalnya dari lima titik rawan korupsi, itu kita periksa satu-satu, mana yang sudah terpenuhi dan mana yang sedang dalam proses, mana yang belum terpenuhi” jelas Idris DP
