Jakarta, Katinting.com – Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan bahwa jumlah hoaks politik, terutama yang terkait dengan Pemilu 2024, meningkat tajam pada tahun 2023. Dari total 2.330 hoaks yang ditemukan selama tahun tersebut, sebanyak 1.292 di antaranya adalah hoaks politik, dengan 645 di antaranya terkait dengan Pemilu 2024. Angka ini menggandakan jumlah hoaks politik dibandingkan dengan periode Pemilu 2019 yang hanya sebanyak 644.
Persentase hoaks politik tahun 2023 mencapai 55,5%, menjadi yang tertinggi dalam sejarah penelitian Mafindo, dan menandakan dominasi hoaks politik dalam topik hoaks pasca-2019. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampaknya bisa mengganggu demokrasi, mengacaukan informasi, dan bahkan dapat mendorong penolakan terhadap hasil pemilu.
Mengenai platform penyebaran hoaks, YouTube menjadi tempat terbanyak dengan 44,6%, diikuti oleh Facebook (34,4%), TikTok (9,3%), Twitter (8%), WhatsApp (1,5%), dan Instagram (1,4%).
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menjelaskan bahwa dominasi konten video menjadi tantangan besar bagi upaya periksa fakta karena viralitasnya yang cepat dan pengolahan konten video membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan konten teks atau gambar.
Menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, teknologi kecerdasan buatan (AI) juga telah digunakan untuk membuat hoaks, seperti video deepfake pidato Presiden Jokowi dalam bahasa Mandarin dan rekaman suara Anies Baswedan serta Surya Paloh yang dihasilkan menggunakan AI.
Secara khusus, semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi sasaran utama hoaks politik. Hoaks yang tersebar ada yang bersifat positif (mengagungkan kandidat) dan ada pula yang negatif (menyerang atau memfitnah kandidat). Anies Baswedan menjadi kandidat yang paling banyak disebut dalam narasi hoaks, diikuti oleh Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto, Moh. Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar.
Septiaji mengungkapkan bahwa konten hoaks politik masih didominasi oleh serangan antarpendukung kandidat. Namun, polarisasi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) jelang Pemilu 2024 tidak setinggi pada Pemilu 2019. Meskipun demikian, jika pilpres masuk ke putaran kedua, perlu diwaspadai peningkatan hoaks dan ujaran kebencian yang menggunakan isu SARA.
Keprihatinan juga muncul terkait isu kecurangan pemilu yang disikapi dengan serius oleh penyelenggara pemilu. Mafindo berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk menghadapi tantangan hoaks ini, termasuk dengan produksi konten prebunking atau pencegahan hoaks, khususnya dalam bentuk video. Kolaborasi ini dipandang sangat penting dan perlu terus ditingkatkan untuk menghadang hoaks jelang Pemilu 2024.
“Kolaborasi ini perlu terus diintensifkan dengan melibatkan platform digital, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan warganet,” ujar Septiaji.
(Rls)
