Gedung DPRD Pasangkayu
banner 728x90

Pasangkayu, Katinting.com – Pengajuan hak angket terhadap hasil anggaran penanganan Covid-19 di kabupaten Pasangkayu oleh sejumlah anggota DPRD di daerah paling utara Sulawesi Barat ini terus bergulir.

Inisiasi dilakukan oleh Mirwan, anggota DPRD Pasangkayu, Selasa, 8 Juni 2021. Pengajuan hak angket itu menuai pro dan kontra di internal lembaga DPRD Pasangkayu tersebut.

Dinamika ini muncul ketika hasil kinerja Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 yang dibentuk tahun lalu dinilai tidak maksimal. Faktanya, suara di DPRD Pasangkayu terpecah terkait hasil pansus hingga saat ini. Pansus dianggap sudah selesai menjadi landasan lain pengajuan hak angket.

Meski demikian, ketua Pansus Covid-19 tahun lalu, Herman Yunus, mengaku pihaknya sudah bekerja maksimal. Ia tak menampik selama pelaksanaan mengalami sejumlah kendala. Seperti keterbatasan waktu dan minimnya anggaran, juga ketidakhadiran satgas saat diundang rapat.

Pansus bentukan DPRD beranggotakan sembilan orang itu mulai bekerja sejak awal Juli 2020 dan berakhir Januari 2021. Saat berjalan, pansus getol meminta transparansi anggaran Covid-19.

Beberapa kali pansus meminta data kepada Satgas Covid-19 terkait hasil penggunaan dana refocusing yang nilainya mencapai Rp108 miliar, sedang capaian yang dipaparkan hanya sepuluh persen.

Itu hampir sama dengan temuan dokumen yang diduga dari BPK. Di dalamnya tercantum hanya 8,5 persen atau lebih Rp9 miliar yang terealisasi dari total lebih Rp108 miliar yang direfocusing.

Tim ini sudah menyampaikan rekomendasi hasil kerja pansus kepada pimpinan DPRD melalui sekwan dengan menyertakan beberapa catatan. Di antaranya pembelian alat PCR Swab. Namun, sampai saat ini tak bisa digunakan sebab belum dapat izin.

Itu diungkapkan Herman Yunus kala menjawab pertanyaan media di gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Rabu, 9 Juni 2021. Ia pun mendukung hak angket diajukan selama itu bertujuan baik, namun waktunya belum tepat.

Bahkan lebih jauh, jika lembaga DPRD serius ingin menyikap persoalan ini, ia menyarankan penggunaan hak interpelasi. Yakni, permintaan keterangan kepada pemda terkait kebijakan penanganan Covid-19.

Menanggapi persoalan pelik ini, Yani Pepi Adriani, meminta pimpinan DPRD Pasangkayu untuk melayangkan rekomendasi ke penegak hukum terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran dana Covid-19.

Menurut mantan anggota Pansus Covid-19 DPRD Pasangkayu ini, dugaan itu patut mengarah ke penyelewengan karena tidak adanya transparansi penggunaan dana Covid-19 oleh satgas Covid-19 kabupaten Pasangkayu.

Sorotan transparansi penggunaan dana Covid-19 dari refocusing itu tak hanya datang dari lembaga perwakilan rakyat daerah, tapi juga dari kalangan masyarakat.

Kelompok masyarakat menamakan diri FPAK (forum pemuda anti korupsi) juga kerap menyuarakakan penggunaan dana Covid-19 agar transparan. Buktinya, FPAK sudah mengadukan persoalan ini ke penegak hukum.

Sebagai langkah serius, selain mengadukan ke Kejari Pasangkayu, FPAK juga sudah pernah mendatangi Kejati Sulawesi Barat beberapa waktu lalu dengan tujuan yang sama.

Dugaan penyelewengan dana Covid-19 di kabupaten Pasangkayu kini menjadi atensi penegak hukum. Tak hanya kejaksaan, berdasarkan kabar yang beredar tim intelejen Polda Sulawesi Barat juga turut mengusut masalah ini.

Arham Bustaman

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here