Tingkat pemakluman DPRD sungguh sangat luar biasa. Dari semua persoalan yang dilakukan oleh Gubernur kita ini. Salah satunya pembacaaan teks pancasila, selalu kita anggap Gubernur khilaf. Oleh karena itu saya kira ini adalah warning
Mamuju, Katinting.com – Terkait pernyataan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar yang menyebut pembahasan APBD Perubahan terlambat hingga tidak disahkan mendagri karena terlalu lama di goreng-goreng di DPRD Sulbar mengundang reaksi sejumlah anggota DPRD Sulbar dalam sesi konferensi pers. Senin (29/10).
Anggota DPRD Sulbar dari partai NasDem, Abdul Rahim menganggap, apa yang disampaikan Gubernur sungguh telah melukai perasaan seluruh anggota DPRD.
“Istilah goreng-goreng itu adalah terminologi yang kurang pas. Karena ia bisa menimbulkan tafsir yang bermacam-macam. Saya pastikan, yang membuat lama itu karena ada yang prinsip ingin kami ungkap. Misalnya rendahnya serapan anggaran di OPD yang rata-rata masih di bawah 50 Persen hingga awal Oktober. Jadi tidak ada itu goreng-goreng, tidak ada nego,” jelasnya.
“Ini melukai perasaan kami. Kami ini representasi rakyat loh. Ini perlu dijawab gentle oleh Pak Gubernur. Bisa saja ini masuk ke dalam ranah pembunuhan karakter bagi kami di DPRD,” tambah politisi asal Polman itu.
Rahim menuturkan, keterlambatan pembahasan APBD-P 2018 lebih disebabkan karena serapan anggaran yang terbilang masih sangat rendah. Hal itulah yang kemudian ingin kaji oleh DPRD dalam proses pembahasan APBD-P.
“Kami menelisik persoalan realisasi anggaran. Banyak pimpinan OPD yang tidak profesional, tidak mengerti Tupoksinya. Ada OPD yang terekam yang ternyata lebih banyak realisasi perjalanan dinasnya hingga sampai 80 persen, sementara program yang langsung menyentuh masyarakat masih di bawah 30 persen. Ini ada apa, katanya kita ini mau mengurusi rakyat,” tutur Rahim.
Rahim juga menilai, para pimpinan OPD Sulbar tidak berkompeten, mereka hanya membelanjakan anggaran yang ada, itu ternyata mereka tidak mampu.
“Kalau seperti ini performa birokrasi kita, bukan tidak mungkin separuh dari visi misi Pak Gubernur itu tidak akan tercapai,” pungkas Abdul Rahim.
Dari Anggota DPRD lainnya, Samsul Samad mengatakan, tingkat pemakluman DPRD terhadap Gubernur sudah sangat luar biasa. Olehnya itu, ia memberitahukan agar publik tidak terkejut ketika DPRD menggunakan hak interplasi dan angketnya kepada Gubernur.
“Tingkat pemakluman DPRD sungguh sangat luar biasa. Dari semua persoalan yang dilakukan oleh Gubernur kita ini. Salah satunya pembacaaan teks pancasila, selalu kita anggap Gubernur khilaf. Oleh karena itu saya kira ini adalah warning,” ujarnya.
“Kalau kemarin-kemarin ini kita menjaga kesatuan, kita mau pemerintahan ini semakin baik, sejuk. tetapi kalau terus terusan begini, DPRD yang selalu dikorbankan, dikambing hitamkan, maka hari ini adalah warning untuk Gubernur,” tambahnya.
(Zulkifli)
