Mamuju, Katinting.com – Bayangkan polisi sebagai elang yang siap menyambar ancaman, bukan gajah terikat rutinitas kementerian. Itulah argumen tajam Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sulawesi Barat, yang mendukung penuh pernyataan Kapolri di rapat Komisi III DPR RI, tolak total penempatan Polri di bawah kementerian, demi kecepatan dan independensi mutlak.
Baca juga; Kolaborasi dan Kritik, GAMKI-GMKI Dorong Pemerintah Sulbar Tegas Lawan Provider Ilegal
Ketua Umum DPD GAMKI Sulawesi Barat, Nelwan Jhonatan, membantah keras potensi pelemahan tersebut. “Kapolri sudah tepat menusuk inti masalah. Polri butuh gerak lincah cepat, tepat, taktis sesuai denyut darurat rakyat. Kementerian? Itu labirin birokrasi yang akan membelenggu, menjadikan respons polisi seperti siput di lumpur,” tegasnya di Mamuju, Rabu (28/1/2026).
Independensi di bawah Presiden, lanjut Nelwan, adalah perisai dari tarikan politik kumuh, memungkinkan fokus laser pada kamtibmas. “Prioritas kini, reformasi predatoris di SDM, kelembagaan, dan pelayanan. Personel Polri harus jadi prajurit prima, adil, merata bukan budak prosedur.”
GAMKI mengajak rakyat tak sekadar diam,
“Dukung transformasi Polri yang gigit balik ancaman modern. Independensi bukan pilihan, tapi keharusan nasib kita.” Pernyataan ini menggema di Sulawesi Barat, di mana stabilitas daerah bergantung pada polisi yang tak terikat. (*/Fhatur Anjasmara)
