Katinting.com, Bontang – Dari enam fraksi yang menyetujui pengesahan Raperda P2APBD 2024 menjadi Perda, dua fraksi tercatat paling vokal dalam memberikan evaluasi: Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) dan Fraksi Gerindra.
Fraksi ADB menyampaikan sembilan poin catatan terhadap pelaksanaan anggaran tahun lalu. Di antaranya terkait efisiensi program, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Sementara Fraksi Gerindra mengajukan enam rekomendasi. Fokus utama mereka adalah optimalisasi serapan anggaran, peningkatan belanja modal produktif, dan perbaikan sistem pelaporan keuangan daerah.
“Rekomendasi dari dua fraksi ini sangat tajam dan menyentuh sektor-sektor yang krusial. Ini menjadi alarm agar Pemkot Bontang segera melakukan perbaikan,” ungkap Rustam, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bontang.
Selain dua fraksi tersebut, Fraksi PKS–NasDem dan Fraksi PKB masing-masing menyampaikan empat catatan. Fraksi PDI Perjuangan mengajukan lima catatan, dan Fraksi Golkar menyerahkan tiga poin rekomendasi.
Rustam menekankan bahwa semua masukan tersebut akan dirangkum sebagai bahan resmi Badan Anggaran DPRD untuk disampaikan ke Pemkot Bontang dalam waktu dekat. Ia berharap seluruh catatan bisa ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap setiap kritik dan masukan dari legislatif. Ia memastikan bahwa seluruh rekomendasi akan dikaji secara menyeluruh demi peningkatan kualitas layanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Proses ini akan kami sampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tutupnya.
