Mamuju Tengah, Katinting.com – Salah satu tuntutan utama dari aktivis mahasiswa dari PC PMII Mamuju Tengah saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor bupati Mamuju Tengah, Senin (10/10), adalah meminta kiranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mundur.
Desakan mundur ini, disampaikan aktivis mahasiswa PC PMII Mamuju Tengah, karena menganggap, sampai saat ini setumpuk persoalan program pembangunan di desa tidak ada yang berjalan secara terarah sebagaimana kehendak pengelolaan anggaran dana desa itu sendiri, disebabkan besarnya intervensi pihak DPMD ke Kepala Desa dalam pengalokasian anggaran, sehingga pengelolaan anggaran di desa selama ini, justru mengorbankan banyak kepentingan masyarakat desa.
Saat laman ini menghubungi Kepala DPMD Mamuju Tengah Dzulkifli Ramlie, secara tegas dirinya menyatakan siap mundur apa bila memang sebuah kewajaran yang mesti dilakukannya, sebagaimana yang menjadi tuntutan aktivis mahasiwa.
Hanya saja, Ia memberikan syarat mundur dari jabatannya kepada pihak yang memintanya mundur, untuk duduk bersama, diskusi membicarakan apa pokok persoalan yang menjadi pemicu dirinya diminta mundur dari jabatan Kepala DPMD Mamuju Tengah.
“Saya siap mundur kalau itu adalah kehendak yang wajar, menjadi tuntutan pendemo, tapi saya ajak mereka dulu, mari kita duduk bersama, mendiskusikan apa problemnya” tegas Dzulkifli.
Katanya, penting untuk mencari tahu, apa akar masalahnya, sehingga tuntutan mundur yang di ajukan kepada dirinya balance, dengan sikapnya siap mundur, memenuhi tuntutan pendemo.
“Kalau akar masalahnya memang adalah sebuah pelanggaran yang menjadi tanggungjawab saya, dan saya tidak bisa laksanakan selama ini, maka tentu tidak dipaksapun untuk mundur, maka saya siap mundur” kata Dzulkifli.
Baca juga : https://katinting.com/program-desa-tak-jelas-pmii-minta-kadis-dpmd-di-copot/
Terpisah, Asisten I Sekertariat Daerah Mamuju Tengah Bahri Hamsah, saat laman ini menyambanginya usai aktivis mahasiswa menggelar aksinya, mengemukakan bahwa sampai kemudian aktivis mahasiswa hadir dan menggelar aksi Senin hari ini, sebagai asisten yang bertanggungjawab pada OPD rumpun pemerintahan, memang belum pernah mendapatkan informasi seperti yang di sampaikan oleh para pendemo.
Baginya, selama ini, semua berjalan biasa saja, dan soal kemelut yang terjadi dilapangan terkait program pembangunan desa yang sumber anggarannya dari ADD, itu ada lembaga teknis yakni DPMD yang mengurusinya.
“Kami tidak pernah tahu apa urusan mereka, sebab semenjak saya menjadi asisten bidang pemerintahan, saya belum pernah mendapatkan informasi apapun dan dari sumber manapun, sebagaimana yang menjadi tuntutan pendemo hari ini” kilah Bahri.
Untuk itu, Ia hanya menyampaikan bahwa apa yang menjadi tuntutan pendemo, akan di sampaikannya kepada pimpinan, terkait soal isu pencopotan Kadis PMD Mamuju Tengah, Ia menyerahkan kepada pimpinan juga.
“Kami serahkan semua kepimpinan apa yang menjadi tuntutan pendemo hari ini, termasuk kemudian desakan mundur di layangkan kepada Kadis PMD Mamuju Tengah, sebab itu sudah menjadi ranah pimpinan untuk mengambil sikap, bukan kewenangan kami memberi penjelasan” pungkas Bahri.
(Fhatur Anjasmara)
