Katinting.com, Bontang – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan di tingkat pertama, khususnya melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, digitalisasi layanan menjadi solusi konkret atas keterbatasan fasilitas fisik yang masih dihadapi puskesmas.
Hal ini disampaikannya usai meninjau kinerja Puskesmas Bontang Selatan 2 yang dinilai aktif dalam menyosialisasikan penggunaan aplikasi Mobile JKN kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
“Kami mengapresiasi langkah Puskesmas Bontang Selatan 2 yang sudah mengedukasi warga soal aplikasi Mobile JKN. Ini sangat relevan, karena ruangan tunggu di fasilitas kesehatan kita masih terbatas,” ucapnya, Senin (7/7/2025).
Ia menjelaskan, penggunaan aplikasi Mobile JKN memungkinkan pasien untuk melakukan pendaftaran secara daring, sehingga bisa mengatur waktu kedatangan ke fasilitas kesehatan. Dengan begitu, potensi penumpukan pasien di ruang tunggu dapat diminimalisasi, termasuk risiko penyebaran penyakit antar pasien.
“Apalagi untuk pasien dengan kondisi khusus yang rentan tertular. Dengan Mobile JKN, kedatangan bisa lebih terjadwal, dan tentu harus dibarengi dengan kesiapan petugas datang tepat waktu juga,” tegasnya.
Lebih jauh, Ubayya mendorong agar program sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan terbatas, tetapi diperluas hingga ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah padat penduduk.
Tak hanya mendorong puskesmas, politisi Partai Golkar ini juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang untuk lebih aktif memastikan pemanfaatan teknologi ini berjalan maksimal, sekaligus menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi gangguan teknis dalam sistem.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinkes Bontang, Bakhtiar Mabe, menyatakan dukungan penuh terhadap digitalisasi layanan kesehatan, meski mengakui masih ada tantangan teknis dalam penerapannya.
“Mobile JKN akan terus kita dorong ke depan, walaupun tentu kita harus pahami bahwa aplikasi juga punya keterbatasan. Kadang bisa error,” ujar Bakhtiar saat rapat kerja bersama Komisi A DPRD Bontang.
Ubayya pun menekankan bahwa DPRD siap memberikan dukungan kebijakan maupun anggaran, asalkan implementasi digitalisasi tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu layanan. (Re)
