Mamuju, Katinting.com – Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Sulbar bertekad mengawal persoalan pergantian calon anggota Paskibraka Nasional yang dinilai janggal dan terjadi diskriminasi.
Aliansi pemuda dan mahasiswa ini terdiri dari HMI Manakarra, IPMA Pasangkayu, PPMI Sulbar, GMNI Mamuju, IPMAPUS Sulbar, GEMAPUS Makassar, IPMB Mamuju dan IPM Mateng.
Dua calon Paskibraka Nasional dari Sulbar yang seharusnya berangkat ke Jakarta yakni, Arya Maulana Mulya asal Kabupaten Majene dan Kristina asal Kabupaten Mamasa, namun batal karena tes PCR dinyatakan positif terpapar virus Corona, pada tanggal 24 Juli 2021.
Sejumlah kejanggalan ditemukan saat Kristina batal berangkat, salah satunya pengganti Kristina bukanlah orang yang dipersiapkan seperti yang tertuang dalam berita acara hasil keputusan Tim seleksi Paskibra tingkat Nasional Provinsi Sulbar tahun 2021 yang ditandatangani Muhammad Hamzih, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar. Seharusnya yang menggantikan Kristina adalah Nuraliyah dari Kabupaten Pasangkayu sebagai cadangannya.
“Tapi ini justeru orang lain, bukan cadangan yang menggantikan Kristina. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kami menduga ada diskriminasi. Persoalan ini akan kami kawal sampai tuntas. Karena kami menilai masih banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang dilakukan Dispora Sulbar,” tegas Ketua HMI Cabang Manakarra, Sopliadi, Jumat (30/7).
Sementara, Ketua IPMA Pasangkayu, Wandi menyampaikan rasa kesal dan kecewanya terhadap Dispora Sulbar yang mengorbankan harapan peserta calon Paskibraka yang seharusnya berangkat ke Jakarta.
“Ini melukai hati dan perasaan kita semua, sangat kelihatan ada diskriminasi. Kalau memang adik Kristina positif, harusnya adik kami yang dari Pasangkayu yang menggantikan. Ini jadinya merusak mental dan harapan generasi kita. Semua adik-adik kita yang bersinggungan dengan persoalan ini akan menjadi korban, sungguh ini ironis dan tidak dipikirkan Dispora Sulbar,” ucapnya.
Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Sulbar menyampaikan beberapa poin tuntutannya, diantaranya mendesak Polri segera memeriksa dugaan kecurangan yang dilakukan Pemprov Sulbar dalam pemberangkatan calon Paskibraka Nasional yang batal diberangkatkan.
Kemudian, mendesak Gubernur Sulbar untuk bertanggungjawab atas dugaan kecurangan penerimaan calon Paskibraka Nasional yang batal diberangkatkan baik peserta utama maupun peserta cadangan. Selanjutnya, mendesak Gubernur Sulbar untuk memanggil tim medis yang melakukan tes PCR anggota Paskibraka yang batal diberangkatkan.
Mendesak Pemprov Sulbar untuk segera mencopot Kadispora Sulbar dan Kepala Bidang Pemuda Olahraga beserta tim seleksi yang dianggap curang dalam proses penggantian peserta Paskibra yang diduga melanggar surat keputusan yang dikeluarkan tim seleksi.
Terakhir, meminta Presiden Jokowi agar memfasilitasi anak yang diduga di diskriminasi oleh tim seleksi yakni Arya Maulana Mulya dari Majene, Kristina asal Mamasa, dan Nuraliyah dari Pasangkayu.
“Tadi malam kami diskusi masalah ini, kami telah berkomitmen bahwa kami tidak akan berhenti dan akan melakukan aksi besar-besaran bahkan kemudian sampai pada posisi meminta pertanggungjawaban Gubernur atas kejadian ini, Kalau lima tuntutan kami ini tidak diindahkan,” tutup Sopliadi.
(Zulkifli/Anhar)
