*Oleh : Muhammad Suyuti
Pemiskinan dan pembodohan harus segera dihancur buyarkan, kita tidak boleh larut dalam seremonial dan euforia pasca pesta demokrasi kemarin, 15 Februari 2017.
Dengan banyaknya komentar dibeberapa media sosial soal klaim kemenangan para kompetitor hingga saling sindir menyindir, tanpa disadari klaim dan tindakan seperti itu dapat menjadi pemecah dan pemicu terjadinya konflik horizontal.
Hal seperti ini malah justru merusak perjalanan dan perkembangan demokrasi di lokal Sulbar. Yang menjadi perhatikan bahwa angka Golput pada pemilihan ini mencapai 193.686 atau 25,27 persen dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 766.346 yang tersebar di 2.576 TPS. Itu artinya bahwa apa? ketika fenomena Pilgub ini memberi kesan buruk bagi masyarakat Sulawesi Barat maka yakin akan semakin bertambah angkat Golput pada proses pemilu selanjutnya sebab itu akan melahirkan antipati.
kalau rakyat Golput atas dasar kesadaran kondisi sosial ekonomi politik carut marut itu tidak jadi masalah. Namun kalau mereka Golput hanya karena tidak ingin keributan maka gagallah kita dalam hidup berdemokrasi. Itulah yang harus menjadi bahan refleksi pada Pilkada kali ini.
Yang Terpenting dan menjadi pokok pembahasan pada proses transisi kepemimpinan di Sulawesi Barat adalah bagaimana mengawal program-program kerja pemimpin baru kedepannya, demi kepentingan rakyat Sulawesi Barat sehingga cita-cita kesejahteraan rakyat Sulawesi Barat tidak hanya menjadi janji-janji manis oleh para politikus besar yang telah membacakan diri di hadapan ingatan para manusia modern disaat mereka berkampanye.
Demokrasi ini bukanlah tujuan yang utama dalam proses berdemokrasi adalah kedaulatan Rakyat. Rakyat harus berdaulat atas tanah, air dan udaranya. Tanah harus menjadi sumber kehidupan bagi para petani penggarap bukan untuk kepentingan modal asing yang bekerjasama dengan para penguasa elit-elit politik baik secara nasional maupun lokal daerah.
“Salam Nasional Demorkasi Kerakyatan”. (*)
