Katinting.com, Bontang – Kota Bontang dipastikan telah bebas dari kemiskinan ekstrem atau kategori Desil 1 berdasarkan data sementara yang dimiliki Pemerintah Kota Bontang. Saat ini, pemkot tengah mempersiapkan langkah verifikasi lapangan untuk memastikan capaian tersebut sekaligus memperkuat target ambisius Zero Kemiskinan pada 2029.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Validasi Data Kemiskinan yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPKAD Kota Bontang, Jumat pagi (8/8/2025).
Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, Kepala BPS Kota Bontang Widiyantono, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat drg Toetoek Pribadi Ekowati, Plt Kepala Bapperida Sony Suwito, Kepala Bagian Hukum Setda Andi Kurniawansyah, serta seluruh camat dan lurah.
Pria yang akrab disapa AH ini mengatakan, hasil pendataan dari tingkat RT hingga kelurahan menunjukkan tidak ada lagi warga Bontang yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Namun, untuk memastikan validitas data, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan mulai 31 Agustus 2025.
“Data menunjukkan Desil 1 sudah tidak ada di Bontang. Ini capaian penting, tapi tetap harus kita pastikan melalui verifikasi menyeluruh sebelum menyampaikan ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Kegiatan verifikasi akan melibatkan aparat kelurahan, TNI, Karang Taruna, dan mahasiswa. Salah satu agendanya adalah pencabutan stiker rumah miskin yang tidak lagi sesuai kondisi warga. Langkah ini diharapkan dapat menyempurnakan data kemiskinan agar akurat dan mutakhir.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Toetoek Pribadi Ekowati, menambahkan bahwa pendataan lapangan telah dilakukan dua kali. Hasil sementara menunjukkan kemungkinan besar Desil 2 pun sudah tidak ada di Bontang.
“Namun, karena standar penentuan desil berada di kewenangan Kementerian Sosial, validasi bersama BPS tetap diperlukan,” paparnya.
Sementara, Kepala BPS Kota Bontang, Widiyantono, menjelaskan bahwa desil ditentukan dari 39 variabel dalam sistem data tunggal ekonomi (detisime), seperti kondisi rumah, aset, hingga faktor individu rumah tangga. Data awal dari Kementerian Sosial mencatat 27.000 KK di Bontang, yang telah diverifikasi awal menjadi 24.000 KK.
“Data ini akan disandingkan kembali dengan hasil verifikasi lapangan untuk dikirim sebagai data resmi ke Kementerian Sosial,” timpalnya.
Proses finalisasi dan verifikasi data ditargetkan selesai pada 15 Agustus 2025, dengan waktu verifikasi lapangan selama 10 hari setelah data final diterima. Hasil akhir akan dilaporkan ke Wali Kota Bontang dan menjadi pijakan menuju target besar: Zero Kemiskinan pada 2029. (Re)
