Pasangkayu, Katinting.com — Kekhawatiran atas kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan konservasi di Kabupaten Pasangkayu terus meningkat. Sejumlah pihak mendesak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret menanggapi kondisi tersebut.
Meningkatnya aktivitas industri, terutama di sektor perkebunan dan pembukaan lahan skala besar, mengancam kelestarian kawasan hutan dan wilayah konservasi di Pasangkayu. Bahkan, beberapa area yang semula berstatus kawasan lindung diduga telah beralih fungsi tanpa pengawasan ketat dari otoritas terkait.
“Kami melihat tidak ada perhatian serius terhadap konservasi saat ini. Habitat satwa liar terus terganggu, dan kerusakan hutan semakin meluas. Ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak, termasuk BKSDA,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (7/7).
Menurut sumber tersebut, populasi satwa endemik kian sulit ditemui, sementara konflik antara satwa liar dan manusia semakin sering terjadi indikasi kuat terganggunya ekosistem alami.
Masyarakat juga mengeluhkan lemahnya pengawasan di kawasan sempadan sungai, hutan mangrove, dan wilayah potensial ekowisata.
“Konservasi bukan hanya tentang perlindungan hutan, tetapi juga pelestarian potensi ekonomi hijau yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Jika ini rusak, semua pihak akan merugi,” tambahnya.
Pemerintah daerah didesak untuk segera berkoordinasi dengan BKSDA Sulawesi Barat guna mengirim tim investigasi, mengevaluasi kondisi lapangan, dan menindak tegas pelanggaran di kawasan lindung.
Hingga berita ini diturunkan, BKSDA Sulbar belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi konservasi di Pasangkayu. (*/Udi)
