Mamuju, Katinting.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatat kemajuan signifikan dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Provinsi Sulawesi Barat mampu menurunkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar -1,14% pada minggu ketiga November 2025.
Penurunan IPH tersebut terutama dipicu oleh menurunnya harga beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Hal ini menjadi bukti bahwa intervensi cepat dan tepat pemerintah daerah efektif dalam menjaga kestabilan harga di tengah dinamika pasokan dan permintaan.
Kepala Perencana Ahli Muda Bapperida Sulawesi Barat, Muhammad Saleh, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan strategis Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang secara konsisten mengedepankan penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi sejak awal jabatan.
“Penurunan IPH sebesar -1,14% ini sesuai dengan arahan Gubernur Suhardi Duka yang menitikberatkan pada penguatan pasokan pangan, pemantauan harga secara intensif, dan pelaksanaan operasi pasar yang cepat,” ujar Saleh usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama jajaran perencana dan staf Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menekan kenaikan harga, termasuk Sulawesi Barat. Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan pentingnya penguatan pemantauan harga harian, stabilitas stok, kolaborasi antarwilayah, serta intervensi cepat pada komoditas rawan fluktuasi harga seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam.
Pendekatan kolaboratif yang diterapkan berdasarkan arahan Gubernur menjadikan pengendalian inflasi di Sulawesi Barat berjalan responsif dan terarah, sehingga stabilitas harga dapat dipertahankan.
Menjelang bulan Desember dan awal tahun yang berpotensi meningkatkan permintaan serta risiko gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, Bapperida Sulawesi Barat menegaskan kesiapan memperkuat langkah antisipatif sesuai arahan Gubernur dan Wamendagri.
“Kami akan terus memantau dinamika harga dan mendorong perangkat daerah agar bergerak cepat di lapangan. Gubernur menegaskan stabilitas harga harus dijaga guna melindungi daya beli masyarakat,” jelas Saleh.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta koordinasi Sekretaris Daerah Junda Maulana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan penguatan kebijakan pengendalian inflasi melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan perangkat daerah terkait.
Plt. Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Darwis Damir, menyampaikan bahwa capaian IPH menjadi indikator bahwa langkah yang diambil sudah tepat, namun kewaspadaan tetap harus dijaga menjelang akhir tahun.
“Pemerintah Provinsi berkomitmen menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Darwis. (*/Fhatur Anjasmara)
