Pasangkayu, katinting.com – Anggota Fraksi NasDem DPRD Pasangkayu, Muh. Dasri, menyatakan kekecewaannya terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Barat, Selasa, 22 April 2025. Rapat yang dihadiri sejumlah OPD terkait ini dipimpin oleh Pimpinan DPRD Pasangkayu, Putu Purjaya.
Muh. Dasri mengkritik tiga poin utama yang ingin disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), “Poin pertama yang saya kritik adalah data jumlah penduduk. Poin kedua, soal luas wilayah dalam LKPJ. Poin ketiga, struktur perangkat daerah yang tidak sesuai realita saat ini. Untuk tahun 2024, tidak perlu saya bahas lebih jauh,” ungkap Dasri.
Namun ia mempertanyakan kelengkapan dokumen yang dibahas dalam rapat. “Bagaimana kita mau bahas, Pak, Bu? Pimpinan, mohon izin, tidak usah kita bahas hari ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan dokumen, tetapi Bapak tidak membawa dokumennya. Apa yang mau kita bahas? Bayangkan, kita mau membahas LKPJ, tetapi Bapak tidak punya dokumennya,” tegasnya.
Dasri menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD, ia telah melakukan pengecekan mendalam. “Kalau saya tanyakan perjalanan dokumen ini, Bapak dan Ibu mungkin tidak tahu. Saya sendiri membaca dan membandingkan dokumen 2023 dengan 2024. Rekomendasi sudah saya catat. Masalah tenggat waktu, pimpinan tidak ada masalah. Ini dokumen negara yang ditandatangani Bupati, harus sempurna.”
Ia meminta perbaikan dokumen tersebut. “Tolong diperbaiki, kasihan Bupati. Kita ingin yang lebih baik. Pimpinan, masih ada waktu besok. Mari kita bahas kembali dengan syarat OPD membawa dokumen lengkap agar bisa kita diskusikan bersama.”
Selain itu, Dasri mengusulkan perubahan format rapat. “Mari kita ubah format rapat kita agar bisa menghasilkan rekomendasi yang baik ke depan.”
Tak lupa, ia menyoroti beberapa masalah dalam realisasi anggaran. “Maaf, Pak, kalau mau saya kritik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam realisasi anggaran tidak mencantumkan Perkada di angka enam miliar. Program transmigrasi tidak tepat sasaran. Begitu juga dengan mal pelayanan publik. Banyak ketidaksesuaian dalam LKPJ yang saya temukan. Ini karena ada kesalahan sejak awal penyusunan. Bagaimana cara memperbaikinya?” tanya Dasri. (Adve)
