Pasangkayu, Katinting.com – Proyek jaringan distribusi air bersih di Dusun Duri Sulapan, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, menuai sorotan tajam dari anggota DPRD Pasangkayu. Infrastruktur yang dibangun pada tahun anggaran 2023 itu diduga tidak pernah memberikan manfaat bagi warga sejak pertama kali dikerjakan.
Anggota DPRD Pasangkayu, Lubis, menegaskan bahwa pipa air bersih yang terpasang di lokasi tersebut tidak pernah difungsikan.
“Pipa air bersih ini sejak ada tidak pernah termanfaatkan. Anggaran sudah digelontorkan, tetapi manfaatnya nihil bagi masyarakat,” tegas Lubis kepada awak media, Senin, 23 Februari 2026.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pipa distribusi terlihat terbentang di depan rumah-rumah warga. Sebagian pipa sudah tertutup tanah, sementara bagian lain masih tampak di permukaan, menandakan infrastruktur tersebut dibiarkan tanpa pemanfaatan. Warga setempat hingga kini belum merasakan aliran air bersih dari proyek yang berlokasi di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu itu.
Lubis mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, air hanya pernah mengalir satu kali ke masjid setempat. Setelah itu, aliran air tidak pernah berfungsi kembali.
“Warga juga menyampaikan tidak ada kran air yang terpasang di rumah mereka. Artinya sambungan rumah yang dijanjikan tidak pernah terwujud,” ujar Lubis.
Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan perencanaan teknis dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, Lubis menekankan pentingnya pertanggungjawaban dari instansi terkait atas proyek yang telah menghabiskan anggaran publik.
“Ini menyangkut uang rakyat. Jika fasilitas tidak berfungsi, maka kinerja instansi terkait harus dipertanyakan dan dievaluasi secara serius,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran dokumen pengadaan, proyek tersebut merupakan kegiatan tahun anggaran 2023 dengan nama paket Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu.
Tender dengan kode 4767660 itu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pasangkayu melalui metode tender pascakualifikasi satu file dengan sistem harga terendah.
Nilai pagu paket tercatat sebesar Rp936.130.000 dengan nilai HPS Rp936.102.331 yang bersumber dari APBD 2023. Proyek konstruksi tersebut berlokasi di Desa Kalola dan ditujukan untuk meningkatkan layanan air bersih bagi masyarakat. Namun hingga kini, keberadaan jaringan pipa itu belum menunjukkan fungsi sebagaimana tujuan pembangunan.
Sorotan terhadap proyek air bersih di Pasangkayu sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Sejumlah proyek serupa di desa-desa lain juga dikeluhkan tidak berfungsi optimal . Di Desa Batumatoru, misalnya, proyek senilai Rp1,2 miliar yang dibangun tahun 2023 juga belum memberikan manfaat, sehingga pemerintah kembali mengalokasikan Rp900 juta pada 2025 untuk optimalisasi . Warga di sejumlah desa seperti Kaluku Nangka, Sarudu, dan Saptanajaya juga mengeluhkan hal serupa .
Lubis mendesak pemerintah daerah segera melakukan audit lapangan dan memastikan proyek tersebut tidak menjadi contoh pemborosan anggaran tanpa manfaat nyata.
“Jangan sampai fasilitas publik hanya menjadi simbol pembangunan di atas kertas, sementara masyarakat tetap kesulitan air bersih,” katanya yang menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. (Udi)
