Mamuju, Katinting.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan bahwa implementasi visi pembangunan Panca Daya harus dimulai dari lingkungan aparatur sipil negara (ASN) sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat.
Menurut Amujib, Bapperida Sulbar telah lebih dahulu menerapkan kebijakan yang sejalan dengan Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah (GAMAS) bahkan sebelum program tersebut resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Sejak awal memimpin Bapperida, Amujib melakukan pendataan terhadap kondisi pegawai untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.
“Sejak awal kami melakukan pendataan terhadap pegawai yang termasuk ibu hamil dan menyusui, memiliki anak usia sekolah, serta yang sedang merawat orang tua di rumah. Berdasarkan data tersebut, kami memberikan dispensasi kehadiran apel pagi, termasuk bagi pegawai yang mengantarkan anaknya ke sekolah,” ujar Amujib.
Pendataan tersebut mencakup empat kelompok pegawai, yakni ibu hamil, ibu menyusui, ASN yang memiliki anak usia sekolah, serta pegawai yang merawat orang tua di rumah. Berdasarkan hasil pendataan itu, Bapperida menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel sebagai bentuk dukungan terhadap keseimbangan antara tugas kedinasan dan tanggung jawab keluarga.
Tak hanya memberikan dispensasi bagi ASN yang mengantar anak ke sekolah, Bapperida juga memberikan kelonggaran waktu bagi pegawai hamil maupun menyusui agar dapat memenuhi kebutuhan kesehatan diri dan keluarganya sebelum memulai aktivitas di kantor.
Amujib menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia harus diawali dari lingkungan birokrasi. ASN, kata dia, harus lebih dahulu merasakan manfaat kebijakan yang mendorong terciptanya keluarga sehat sebelum menjadi pelaksana program di tengah masyarakat.
“Sebelum melakukan intervensi kepada masyarakat Sulawesi Barat, implementasi nyata Panca Daya yang menjadi visi pembangunan Bapak Gubernur Suhardi Duka harus dimulai dari lingkungan ASN. Kita harus mampu menuntaskan persoalan di lingkungan kita sendiri terlebih dahulu jika ingin menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran ayah dalam proses pengasuhan anak, perhatian terhadap ibu hamil dan menyusui, serta dukungan bagi pegawai yang memiliki kondisi khusus bukan sekadar bentuk kepedulian institusi, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Melalui kebijakan tersebut, Bapperida Sulbar berharap dapat menjadi contoh implementasi nilai-nilai Panca Daya di lingkungan pemerintahan, sehingga budaya kerja yang berorientasi pada keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan ASN dapat mendukung terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (*)
