Mamuju, Katinting.com — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mengintensifkan kolaborasi dengan RSSH Adinkes serta mitra lintas sektor guna mempercepat integrasi penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di provinsi itu. Komitmen itu dikukuhkan melalui Workshop Evaluasi dan Penjabaran Petunjuk Teknis Integrasi ATM serta Kebijakan Nasional Terkait ATM yang digelar pada 23–25 Juli 2026 di Mamuju.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Matos dan Hotel Maleo Town Square Mamuju ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan nasional mengenai integrasi program ATM pada tingkat daerah. Hadir dalam forum unsur pemerintahan provinsi, perwakilan pemerintah kabupaten, fasilitas pelayanan kesehatan, mitra pembangunan, serta pihak pengelola keuangan daerah.
Kepala DKPPKB Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa integrasi program ATM tidak dapat berjalan sendiri‑sendiri. “Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan semakin efektif, efisien, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sinergi bersama RSSH Adinkes ini menjadi langkah nyata memperkuat sistem kesehatan daerah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa transformasi sistem kesehatan menempatkan pelayanan primer sebagai ujung tombak pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan pendampingan masyarakat.
Penguatan integrasi ATM sejalan dengan Panca Daya ke-3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan, untuk mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”. DKPPKB berharap workshop ini membangun komitmen bersama seluruh kabupaten dalam mengimplementasikan petunjuk teknis integrasi ATM sehingga target nasional dapat dicapai lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi derajat kesehatan masyarakat.
Peran pengelolaan keuangan daerah mendapat sorotan khusus dalam agenda workshop. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, menjadi narasumber pada sesi yang digelar Jumat, 24 Juli 2026. Turut hadir Staf Teknis Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Elvy Suhartaty Amir.
Dalam paparannya, Faika menjelaskan peran strategis BPKAD sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan KUA‑PPAS, fasilitasi penetapan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Ia mendorong setiap perangkat daerah menyusun perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi, berbasis kebutuhan, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang‑undangan. “Dengan demikian, program prioritas di bidang kesehatan dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Faika.
Kepala BPKAD, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik keterlibatan BPKAD dalam forum tersebut. Menurutnya, sinergi antara BPKAD, Bapperida, Dinas Kesehatan, dan perangkat daerah lain sangat penting agar perencanaan dan penganggaran berjalan selaras, sehingga pembiayaan program kesehatan strategis tepat sasaran dan terlaksana secara optimal.
Workshop yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Bapperida Provinsi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung perencanaan, penganggaran, serta implementasi program pencegahan dan pengendalian ATM di daerah. Melalui penguatan koordinasi kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan, diharapkan pelaksanaan program ATM berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan hingga tingkat pelayanan kesehatan primer.
Jejak kerja kolektif yang dirajut dalam workshop ini diharapkan menjadi benang penuntun bagi upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan pendampingan masyarakat—mempercepat perjalanan Sulawesi Barat menuju target eliminasi Tuberkulosis, pengendalian HIV/AIDS, dan eliminasi Malaria sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (*/FA)
