Jakarta, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan melalui partisipasinya dalam Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Syariah Daerah yang digelar Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri di Hotel DoubleTree, Jakarta, 22–23 Juli 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bagi Sulawesi Barat, langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta bertumpu pada potensi lokal.
Fasilitator Pemerintahan Bapperida Sulbar, Fatmawati, S.E., mengatakan pemerintah daerah didorong memperkuat peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai simpul kolaborasi lintas sektor dalam mendorong implementasi ekonomi syariah di daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diarahkan mengintegrasikan berbagai program strategis ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, meliputi percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM, pengembangan kawasan industri halal, penguatan pembiayaan dan perbankan syariah, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, pengembangan ekonomi berbasis pesantren, hingga peningkatan literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat.
“Melalui Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2025–2030, Bank Indonesia menetapkan tiga fokus utama pengembangan, yaitu penguatan ekosistem rantai nilai halal, optimalisasi pembiayaan syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah. Strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai program, antara lain pengembangan industri halal, pemberdayaan UMKM dan pesantren, perluasan akses pembiayaan syariah, digitalisasi keuangan sosial syariah, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah,” jelas Fatmawati.
Dalam pemaparannya, Deputi Direktur DEKS Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025–2030, arah pengembangan difokuskan pada penguatan ekosistem rantai nilai halal, perluasan pembiayaan syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahuddin Al Aiyub, menilai pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan industri halal, pengembangan UMKM halal, pariwisata ramah muslim, serta optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keikutsertaan Bapperida Sulbar dalam bimbingan teknis ini sejalan dengan arah pembangunan Panca Daya yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Salah satu fokusnya ialah memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan potensi lokal, serta perluasan kesempatan ekonomi yang inklusif. Integrasi ekonomi syariah ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu menghadirkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkelanjutan.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., mengatakan hasil bimbingan teknis tersebut akan menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang adaptif terhadap arah kebijakan nasional.
“Ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi pengungkit pertumbuhan daerah karena menyentuh sektor riil yang dekat dengan masyarakat, seperti UMKM, industri halal, pesantren, dan keuangan inklusif. Bapperida akan memastikan berbagai arah kebijakan yang diperoleh melalui forum ini menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan Sulawesi Barat, sehingga sejalan dengan visi Bapak Gubernur Dr. H. Suhardi Duka, M.M. melalui Panca Daya untuk membangun ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Amujib.
Melalui penguatan kapasitas perencanaan tersebut, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pembangunan yang mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperluas ruang usaha masyarakat, serta menumbuhkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di tengah perubahan lanskap ekonomi, perencanaan yang matang menjadi jembatan yang menghubungkan potensi daerah dengan masa depan yang lebih berdaya. (*/Fhatur Anjasmara)
